PRESIDEN Joko Widodo menekankan bahwa kehadiran birokrasi seharusnya melayani, bukan mempersulit dan malah memperlambat urusan masyrakat. Hal itu dikatakan Presiden dalam acara peluncuran GovTech Indonesia (INA Digital), sekaligus pemberian Digital Government Award SPBE Summit 2024, di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/5/2024).
Dalam acara itu turut hadir Pj Gubernur Jawa Barat Bey Machmudin. Pada Digital Government Award 2024, Pemda Provinsi Jawa Barat termasuk pada Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tertinggi untuk kategori Provinsi.
“Sehingga yang jadi tolak ukur adalah kepuasan masyarakat, manfaat yang diterima masyarakat, kemudahan urusan masyarakat,” ujar Presiden.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi menginstruksikan agar mulai tahun ini baik instansi pusat dan daerah berhenti membuat aplikasi baru, platform baru.
Menurutnya, hingga saat ini terdapat sekitar 27.000 aplikasi milik kementerian/lembaga hingga pemda yang berjalan sendiri-sendiri dan tidak terintegerasi sama sekali.
“Kalau ada (aplikasi) yang baru, ada yang baru lagi, apa yang terjadi, instal lagi, isi data lagi, ruwet. Inilah yang kita stop,” tegas Kepala Negara.
“Kita harus memperkuat digital public infrastructure kita, semacam jalan tol untuk digitalisasi pelayanan publik negara kita,” tambahnya.
Jokowi pun ingin GovTech yang diluncurkan hari ini terus menguat, dimana dalam satu portal terdapat layanan pendidikan, kesehatan, izin usaha, perpajakan, dan lain sebagainya.
“Satu portal terintegerasi, yang kita namakan INA Digital,” ungkap Presiden.
Selanjutnya, Jokowi menyebut bahwa selain infrastruktur digital, ASN juga harus disiapkan menjadi talenta digital yang siap menjalankan sistim digitalisasi yang baik.
Ia pun berpesan bahwa setiap kementerian/lembaga dan pemda harus bersama melakukan integrasi. Pun dalam hal yang bersamaan harus meninggalkan egosentris dan _mindset- mindset_ lama.
Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengatakan bahwa acara hari ini merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam transformasi digital.
Pertemuan inipun dihadiri pemerintah pusat, pemda, BUMN, perguruan tinggi, dan perwakilan negara sahabat.
Azwar Anas juga mengungkap bahwa pihaknya telah melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penerapan SPBE kepada seluruh instansi pemerintah. Hal itu untuk mengukur kemajuan penerapan SPBE dalam bentuk indeks SPBE.
“Maka Digital Government Award pada hari ini merupakan hasil pemantauan SPBE bersama 30 perguruan tinggi dengan 47 indikator yang _rigid_ untuk menjamin penilaian yang objektif, profesional, dan independen,” kata Azwar.
Pada Digital Government Award hari ini diberikan kepada 65 instansi pusat dan pemda dengan enam kategori penghargaan berdasarkan tingkat kematangan instansi untuk penerapan SPBE.
“Pencapaian Pemerintahan Digital di Indonesia terus meningkat, dari nilai indeks SPBE nasional 2,34 atau predikat cukup pada tahun 2022, menjadi 2,79 atau predikat baik pada 2023,” tuturnya.
“Peningkatan ini berkolerasi positif dengan kenaikan United Nation (UN), e-Government Development Index (EGDI) sebanyak 9 peringkat dari peringkat 88 di tingkat dunia tahun 2020, menjadi peringkat 77 pada tahun 2022 di tingkat dunia,” tambahnya.
Selain itu, Azwar menekankan bahwa GovTech Indonesia bukan merupakan platform atau aplikasi melainkan penyelenggaraan keterpaduan ekosistem layanan digital pemerintah.
“Dalam jangka pendek tahun 2024, GovTech akan mengembangkan sembilan layanan prioritas secara terpadu selain integrasi layanan yang sudah siap untuk dikonsolidasikan,” ucapnya.
Ke depan diharapkan masyarakat hanya perlu satu log in dan sekali mengisi data untuk dapat mengakses berbagai layanan dalam satu portal dengan data pribadi yang aman dan tanpa perlu memfotokopi dokumen. (YY/N-01)
