WAKIL Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto menyatakan bahwa Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan memberikan pernyataan terkait kepala daerah tidak hadir di acara retret di Akademi Militer, Magelang, Jawa Tengah.
“Kita tunggu sampai pukul 15.00 berapa kepala daerah hadir dan tidak hadir. Baru kita beri pernyataan. Pernyataan akan disampaikan oleh Kemendagri, Lemhanas dan Akmil,” kata Wamendagri, Jumat (21/2).
Terkait dengan larangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang melarang semua kepala daerah dari PDIP dilarang ikut retret di Akmil, Bima menegaskan menunggu pukul 15.00 WIB.
“Statement akan disampaikan setelah ada data lengkap dan baru disampaikan. Karena saat ini belum ada yang datang,” terangnya.
Ia menjelaskan bahwa retret ini rutin dilakukan oleh para kepala daerah sejak dulu.
Berdasarkan Peraturan Mendagri No 23 Tahun 2014 tentang pengawasan dan penyelenggaraan kepala daerah.
Dulu para kepala daerah akan mengikuti pembekalan dua minggu di Kemendagri dan sebulan di Lemhanas.
Kepala daerah tidak hadir retret sesuai peraturan tidak dikenai sanksi. Namun panitia acara akan memberikan sikap.
Saat ini anggaran terbatas Rp13 miliar diambil dari APBN Kemendagri, sebanyak 503 kepala daerah akan tinggal di tenda.
Mereka akan mendapat pembekalan selama sepekan dengan narasumber 40 menteri, Menko, Widya Iswara Lemhanas, KPK, BPK dan Presiden Prabowo Subianto.
Apakah kepala daerah itu mewakili pemerintah atau petugas partai?
Bima Arya menyatakan sikap Kemendagri baru akan disampaikan pukul 15.00 WIB. Dalam retret selama seminggu ini, para kepala daerah datang sendirian.
Mereka akan tinggal di tenda. Adapun kegiatan fisik akan dikurangi dan diperbanyak di ruang untuk pembekalan karena melihat kondisi para kepala daerah. (*/S-01)
