KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pejabat Dinas PUPR Kalimantan Selatan dan pihak swasta (kontraktor), Minggu (6/10) pagi.
Polres Kota Banjarbaru menjadi lokasi pemeriksaan para terduga oleh tim penyidik KPK.
Kepala Polda Kalsel, Irjen Winarto, saat dikonfirmasi Senin (7/10) membenarkan adanya operasi OTT oleh KPK di Kalsel.
“Pemeriksaan mereka yang di-OTT digelar di Mapolresta Banjarbaru. Ada tujuh orang yang diperiksa terkait dugaan korupsi proyek pembangunan infrastruktur di Kalimantan Selatan,” kata Kapolda.
Winarto menambahkan Polda Kalsel hanya mem-backup dan menyediakan tempat, namun penanganannya dilakukan rekan-rekan KPK.
Ia menambahkan pihaknya belum mengetahui secara pasti nama dan pihak-pihak yang terkena OTT.
Informasi dihimpun pejabat yang terkena OTT adalah Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Kalimantan Selatan.
Dan tujuh orang dari pihak kontraktor dan swasta lainnya. Ada juga yang telah dibawa ke Jakarta.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian HK, menyatakan prihatin dan mengaku terkejut terkait kabar OTT oleh KPK RI di Kalsel.
Supian menegaskan pihaknya mendukung langkah KPK RI terkait penanganan kasus korupsi pembangunan infrastruktur di provinsi ini. “Semoga ini bisa menjadi pelajaran bagi kita,” ujarnya.
Pantauan MN, suasana di kantor Dinas PUPR Kalsel sepi dan tidak ada pejabat yang turun ke kantor pada Senin (7/10).
“Tidak ada pejabat yang turun ke kantor, hanya staf saja,” kata M Kodir, Satpam Dinas PUPR Kalsel. (DS/S-01)
