KEMENTERIAN Kehutanan menggelar Musyawarah Nasional (Munas) Penyuluhan Kehutanan 2025 di Jakarta, Selasa (21/10). Kegiatan yang diikuti 167 peserta dari 35 provinsi ini mengusung tema “Transformasi Penyuluhan Kehutanan dalam Penguatan Ekonomi Masyarakat untuk Mendukung Pembangunan Kehutanan.”
Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki membuka kegiatan yang digelar secara luring dan daring tersebut. Ia menegaskan pentingnya penyuluhan sebagai bagian dari investasi jangka panjang untuk membangun kesadaran dan kesejahteraan masyarakat.
“Penyuluhan adalah bagian dari upaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum. Ini investasi jangka panjang yang perlahan mengubah perilaku masyarakat,” ujar Rohmat.
Berdasarkan data aplikasi SIMLUH per 21 Oktober 2025, tercatat 10.124 penyuluh kehutanan di 38 provinsi telah mendampingi 27.136 Kelompok Tani Hutan (KTH). Aktivitas mereka menghasilkan Nilai Transaksi Ekonomi (NTE) KTH sebesar Rp3,01 triliun.
Selain itu, melalui program Perhutanan Sosial, tercatat Nilai Ekonomi Nasional (NEKON) senilai Rp1,01 triliun dari 3.146 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS).
“NTE KTH dan NEKON menjadi indikator keberhasilan penyuluh dalam mendampingi masyarakat dan memberi kontribusi nyata terhadap PDB nasional dari sektor non-swasta,” jelas Rohmat.
Ia juga menyoroti peran Koperasi Merah Putih sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025, yang menjadi wadah kolektif bagi penyuluh, kelompok tani hutan, dan masyarakat desa hutan dalam memperkuat akses permodalan serta meningkatkan daya saing produk hasil hutan.
Dalam kesempatan itu, Wamenhut memberikan penghargaan kepada 10 provinsi terbaik penyelenggara penyuluhan kehutanan 2025, yaitu: Jawa Timur, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Kalimantan Selatan, DIY, Sulawesi Tengah, Kalimantan Tengah, Banten dan Kalimantan Timur.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung sebagai bentuk apresiasi terhadap pemerintah daerah yang aktif mendukung penyuluhan kehutanan di lapangan.
Penyuluhan kehutanan dalam pembangunan kehutanan
Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM (BP2SDM) Drh. Indra Exploitasia dalam laporannya menyampaikan bahwa BP2SDM kini tengah bertransformasi dari supporting system menjadi core system dalam pembangunan kehutanan.
“Sebagai core system, BP2SDM membutuhkan dukungan dari berbagai pihak untuk membentuk Forestry Human Excellence-SDM kehutanan yang unggul, adaptif, dan berdaya saing,” ujar Indra.
Pemerintah menargetkan peningkatan nilai ekonomi kelompok tani hutan setiap tahun melalui penguatan kelembagaan, pembinaan berkelanjutan, serta dukungan sarana, prasarana, dan pembiayaan kegiatan penyuluhan.
Munas yang berlangsung satu hari penuh ini juga menghadirkan narasumber dari IKOPIN University, Pandu Wakaf Indonesia, dan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan untuk membahas skema pembiayaan berkelanjutan serta pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Kegiatan ditutup dengan Musyawarah Nasional Ikatan Penyuluh Kehutanan Indonesia (IPKINDO) sebagai side event untuk memperkuat sinergi antarpenyuluh di seluruh Indonesia. (*/S-01)
