MENTERI Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berpihak pada masyarakat dan alam.
Salah satunya melalui pengelolaan Hutan Adat oleh masyarakat hukum adat (MHA) melalui program Perhutanan Sosial.
“Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan ekonomi rakyat, menciptakan lapangan kerja, sekaligus menjaga keharmonisan dengan lingkungan, hutan, dan budaya. Salah satunya lewat program Perhutanan Sosial,” ujar Raja Antoni dalam penutupan Proyek TERRA for Customary Forest (TERRA-CF) di Jakarta, Senin (29/9).
Diluncurkan sejak 2023, proyek TERRA-CF telah menyalurkan lebih dari Rp14,8 miliar kepada 107 MHA di 15 provinsi. Program ini mendapat dukungan hibah dari Climate and Land Use Alliance (CLUA) serta pendanaan publik, yang terbukti memperkuat kapasitas MHA dalam mengelola hutan adat secara mandiri dan berkelanjutan.
Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menyebut keberhasilan TERRA-CF lahir dari kolaborasi lintas sektor. “Ini bukan sekadar pendanaan, tapi juga membangun kepercayaan agar masyarakat adat menjadi pelaku utama pengelolaan hutan,” katanya.
Sejak 2016 hingga 2025, pemerintah telah menetapkan 334.092 hektare hutan adat melalui 161 SK di 19 provinsi dan 42 kabupaten. Tahun ini, Raja Antoni menargetkan tambahan 70 ribu hektare dengan membentuk Satgas Hutan Adat untuk mempercepat penyelesaian konflik teritorial.
“Masyarakat hukum adat adalah the best guardian of the forest. Peran mereka sangat vital dalam menjaga kelestarian hutan kita,” tegas Raja Antoni.
Ia menambahkan, keberhasilan TERRA-CF menjadi contoh kolaborasi multipihak yang inspiratif, melibatkan Kementerian Kehutanan, BPDLH, CLUA, serta 18 organisasi masyarakat sipil. (*/S-01)
