MENTERI Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan, penerapan sistem pendidikan dokter spesialis berbasis rumah sakit (hospital-based) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tidak menghapus peran perguruan tinggi.
Dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi, Senin (20/10), Budi menjelaskan bahwa model hospital-based justru menjadi solusi untuk mempercepat penambahan jumlah dan pemerataan distribusi dokter spesialis di Indonesia.
“Penyelenggara utama bukan berarti eksklusif. Rumah sakit tetap wajib bekerja sama dengan perguruan tinggi sesuai standar pendidikan tinggi kedokteran,” ujarnya.
Menurutnya, skema ini membuka kolaborasi lebih luas antara rumah sakit, universitas, dan kolegium profesi. Saat ini, Indonesia masih kekurangan sekitar 70 ribu dokter spesialis hingga 2032, dengan distribusi yang belum merata di 25 provinsi.
Melalui sistem hospital-based, pendidikan spesialis dapat dilakukan lebih dekat dengan daerah asal peserta, sehingga lulusan dapat langsung mengisi kebutuhan layanan di rumah sakit setempat. Dengan begitu, daerah terpencil tidak perlu lagi menunggu lama untuk mendapatkan dokter spesialis seperti bedah jantung, anestesi, atau obstetri-ginekologi.
“Skema ini memperkuat komitmen pemerintah menghadirkan layanan kesehatan berkualitas di seluruh pelosok negeri,” tegasnya.
Selain mempercepat pemenuhan tenaga medis, sistem ini juga dinilai lebih terjangkau. “Di banyak negara maju, dokter spesialis dididik di rumah sakit dan dibayar. Indonesia satu-satunya yang masih sepenuhnya berbasis universitas,” jelas Budi. (*/S-01)
