PERTEMUAN ke-9 Asia Pacific Leaders Malaria Alliance (APLMA) di Bali menghasilkan rekomendasi penting: para gubernur di wilayah Tanah Papua diminta membentuk Forum Gubernur untuk Pengendalian Malaria. Hal ini disampaikan oleh Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI, Murti Utami, di sela-sela acara APLMA, Senin (16/6).
Murti menegaskan pentingnya kolaborasi lintas daerah dalam menanggulangi penyebaran malaria, terutama karena mobilitas penduduk antarprovinsi yang tinggi turut berkontribusi terhadap penyebaran penyakit ini.
“Komitmen pemerintah daerah sangat krusial. Karena itu, para gubernur harus membentuk forum dan berkolaborasi. Malaria bisa bermigrasi ke provinsi lain,” ujarnya.
Hingga kini, Papua masih menjadi episentrum malaria di Indonesia dengan 90 persen kasus nasional berasal dari wilayah tersebut. Rendahnya komitmen pemerintah daerah disebut menjadi salah satu hambatan utama dalam upaya eliminasi malaria.
Forum ini diharapkan menjadi langkah strategis untuk menyatukan komitmen serta memperkuat sinergi antarprovinsi yang menghadapi tantangan serupa, baik dari sisi geografis maupun beban penyakit.
Murti juga mengakui bahwa cakupan deteksi dini di Papua masih rendah. Tingkat penemuan kasus baru saat ini masih di bawah 54 persen, jauh dari standar nasional.
“Ini soal pendekatan tiga elemen: manusia, vektor (nyamuk), dan lingkungan. Semuanya harus dikelola bersama,” jelasnya.
Melalui forum tersebut, Kemenkes juga berharap dapat mendorong kerja sama dengan mitra pembangunan seperti Asian Development Bank (ADB), khususnya dalam membuka akses pendanaan tambahan bagi daerah yang menunjukkan komitmen kuat terhadap eliminasi malaria.
“Ini akan kita bahas bersama mitra donor seperti ADB, agar wilayah yang berkomitmen mendapatkan dukungan lebih,” tambahnya.
Murti menyampaikan optimismenya bahwa Indonesia masih berada di jalur yang tepat menuju eliminasi malaria nasional, namun menegaskan bahwa keberhasilan tersebut sangat bergantung pada percepatan pengendalian di Papua. (*/S-01)
