NEGARA-negara Teluk (Gulf States) Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab (UEA) di awal 2026 ini menunjukkan sikap terjadinya perubahan geopolitik wilayah tersebut.
Negara-negara yang berada di ujung selatan Semenajung Hijaz di Teluk Persia yang berhadapan Iran itu mengambil langkah menutup wilayah darat, laut, dan udara dan tidak mengizinkan Donald Trump menggunakan wilayah tersebut menjadi pangkalan untuk menyerang Iran.
“Keputusan itu menandai berkurangnya pengaruh militer Amerika Serikat di kawasan. Ini bukan keputusan teknis. Ini pernyataan politik tentang kedaulatan dan otonomi strategis kawasan,” kata Ketua Umum Jalinan Alumni Timur Tengah Indonesia (JATTI), Bachtiar Nasir dalam sebuah diskusi di Yogyakarta, Sabtu.
Stabilitas regional
Langkah negara-negara teluk (gulf states) ini menunjukkan bahwa mereka tidak ingin wlayahnya meniadi bagian dari konflik terbuka Amerika Serikat – Iran.
“Penutupan akses militer mencerminkan kehendak menjaga stabilitas regional dan kepentingan nasional masing-masing negara,” ujarnya.
Bachtiar merujuk pernyataan Putra Mahkota Arab Saudi Mohammed bin Salman (MBS) pada 27 Januari 2026. Saat itu, MBS menegaskan kepada Presiden Iran Masoud Pezeshkian bahwa Arab Saudi tidak mengizinkan wilayah mereka dipakai untuk menyerang Iran.
Sikap serupa disampaikan Uni Emirat Arab sehari sebelumnya. “Para pemimpin Teluk kini lebih rasional. Mereka memahami risiko besar jika wilayahnya dijadikan pangkalan serangan,” ujar Bachtiar.
Pertimbangan ekonomi
Ia menilai keputusan itu juga didorong pertimbangan ekonomi. Arab Saudi dan UEA sedang menjalankan transformasi besar melalui proyek pembangunan jangka panjang. Stabilitas kawasan menjadi syarat utama.
“Perang akan menghancurkan iklim investasi. Itu bertentangan dengan visi ekonomi mereka,” kata dia.
Penutupan akses wilayah ini, lanjut Bachtiar, memukul perhitungan militer Amerika Serikat. Washington kini harus mengandalkan pangkalan yang lebih jauh dan mahal secara logistik.
Bachtiar melihat pergeseran ini sebagai tanda berakhirnya era Timur Tengah sebagai arena kepentingan kekuatan besar. Negara-negara kawasan mulai membangun arsitektur keamanan sendiri.
Solidaritas politik
“Perdamaian ke depan tidak ditentukan oleh kekuatan senjata asing, tetapi oleh dialog dan integrasi kawasan,” ujarnya.
Bachtiar Nasir kemudian juga menyoroti relevansinya bagi Indonesia. Ia mendorong tokoh dan pemimpin Muslim di Tanah Air memperkuat solidaritas politik dan ukhuwah strategis.
“Indonesia tidak boleh menjadi penonton. Kita harus menjadi jangkar bagi kemandirian dunia Islam,” kata Bachtiar. (AGT/N-01)
