TARGET swasembada pangan yang dicanangkan pemerintah melalui program tanam jagung dan tumpang sisip (padi gogo-sawit) menghadapi kendala.
Kendala utamanya ketersediaan lahan yang cocok dan penyediaan bibit.
“Pada prinsipnya kami sangat mendukung program swasembada dan ketahanan pangan pemerintah ini,” kata Ketua Umum Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI), Eddy Martono, di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Selasa (11/2).
Namun di lapangan program ini menghadapi kendala berupa ketersediaan lahan dan penyediaan bibit terutama jagung.
Dari target tanam jagung seluas 500 ribu hektare ditetapkan pemerintah di areal perkebunan, baru terverifikasi lahan yang cocok dan bisa ditanam jagung seluas 20 ribu hektare.
Di sisi lain ketersediaan bibit juga masih kurang, sehingga terjadi keterlambatan tanam.
“Kami harus memastikan bahwa lahan yang dimanfaatkan tersebut adalah lahan yang cocok agar program ini berhasil. Namun kami akan mengupayakan agar target luas tanam dapat terpenuhi,” kata Eddy.
Kendala lahan juga dihadapi program tumpang sisip padi gogo-sawit dengan target tanam lebih dari 100 ribu hektare di areal peremajaan sawit inti dan plasma.
Selain terbatasnya kesiapan lahan, berdasarkan laporan di beberapa daerah para petani tidak bersedia.
Swasembada pangan terkendala lahan cocok
Senada, Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kalsel, Suparmi mengatakan dari target tanam 99 ribu hektare untuk program tanam jagung di Kalsel, lahan yang siap tanam baru terverifikasi sekitar 30 ribu hektare.
Sedangkan untuk program tanam sisip padi gogo-sawit, baru tersedia 3.900 hektare dari target 17 ribu hektare.
Pemerintah menargetkan swasembada dan ketahanan pangan. Program ini melibatkan Polri, Kementerian Pertanian, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Kemudian Perusahaan Umum Kehutanan Negara (Perhutani), Industri Hutan (Inhutani), swadaya petani dan pihak swasta lainnya.
Program ini bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan nasional sekaligus mendukung percepatan swasembada pangan.
Serta komitmen bersama dalam menjalankan program pemerintah untuk menjamin ketersediaan pangan berkelanjutan.
Secara nasional program ini menargetkan luas lahan mencapai 1,7 juta hektare atau tambahan produksi jagung sebesar 4 juta ton pada tahun 2025. (DS/S-01)
