Pemerintahan Prabowo-Gibran Hadapi Perilaku Boros Birokrasi

PEMERINTAHAN Prabowo-Gibran hadapi perilaku boros dalam birokrasi meskipun pemerintah terus menghemat anggaran.

Guru  Besar Bidang Manajemen Kebijakan Publik, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP mengemukakan target efisiensi anggaran sebesar Rp316 triliun.

Target itu cukup besar dan menjadi tantangan berat bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Menurutnya dalam implementasinya tidak mudah mengingat kecenderungan pola budaya birokrasi yang selalu boros membelanjakan anggaran untuk keperluan belanja rutin sangat sulit diatasi.

“Kementerian, lembaga di pusat maupun di daerah sudah terbiasa dengan belanja alat tulis kantor ( ATK), unsur penunjang, rapat-rapat teknis yang biayanya relatif besar, dan itu semua sangat sulit diubah,” katanya.

Meskipun ada Inpres No 1/2025 tentang efisiensi belanja APBN 2025.

BACA JUGA  Pemerintah Kaji Ulang Efisiensi APBN Lebih Tepat

Selain itu Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki  jumlah kementerian dan lembaga  cukup banyak Dari sebelumnya 34 kementerian dan lembaga, sekarang menjasi 48 kementerian dan lembaga.

Menurutnya banyak kementerian dan lembaga baru sampai sekarang pejabatnya masih melakukan konsolidasi dan menambah personil.

“Dan semua itu tentunya membutuhkan penambahan alokasi belanja,” ujarnya.

Sementara itu sumber-sumber pendapatan pemerintah semakin menyempit sedangkan kebutuhan belanja riil semakin besar.

Pemerintahan Prabowo-Gibran harus efisien

Lebih lanjut, Prof. Wahyudi mengatakan target efisiensi anggaran yang ditargetkan sebesar Rp306 triliun cukup menjadi tantangan berat bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Ditambah lagi isu kenaikan PPN 12% yang pada akhirnya dibatalkan bagi pemerintah juga merupakan tantangan.

BACA JUGA  Target Swasembada Pangan Terancam Adanya Efisiensi APBN

Pemerintah harus mencari sumber-sumber pendapatan alternatif yang tidak mudah.

APBN 2025 akan tertekan apabila alternatif itu tidak diperoleh sedangkan pemerintah tidak berani mengambil opsi yang risiko ekonomi-politiknya besar.

“Pemerintah sebenarnya masih bisa meningkatkan pajak progresif bagi para pengusaha super-kaya,” ujar Wahyudi.

“Atau membebankan tambahan pajak atas eksplorasi sumber daya alam seperti batubara ketika komoditas ini masih dalam periode wind-fall,” lanjutnya.

Namun untuk mengambil kebijakan meningkatkan pajak progresif bagi pengusaha super kaya.

Dan tambahan pajak atas SDA membutuhkan keberanian dan komitmen politik pemerintah yang sangat kuat.

“Saya kira masih terbuka banyak peluang untuk mendapatkan tambahan dana untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Wahyudi.

Tetapi semuanya tergantung kepada kemauan politik dan bergeraknya birokrasi pemerintah dalam mendorong program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.

BACA JUGA  Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme Sulit Diterapkan di Indonesia

Wahyudi menuturkan apabila pemerintah berhasil menghemat dan mencapai target efisiensi hingga Rp316 triliun maka program unggulan pemerintah bisa berjalan dengan baik.

“Saya kira program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu akan mendapat dana segar yang baru,” terang Wahyudi

Ia menjelaskan program MBG apabila dilakukan secara konsisten dan dipantau dengan cermat merupakan program yang sangat strategis bagi peningkatan SDM Indonesia. (AGT/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Mahasiswa Harus Kuasai Ilmu Komunikasi di Era Digital

MAHASISWA harus kuasai ilmu komunikasi masa kini di tengah era digital dan geopolitik global. Hal itu menjadi fokus utama kuliah umum yang diadakan oleh PT Pertamina dan Fakultas Ilmu Komunikasi…

BSI Perkuat Transaksi Digital Lewat Layanan Mesin EDC

BANK Syariah Indonesia (BSI) terus mendorong penguatan transaksi digital lewat optimalisasi layanan mesin EDC (Electronic Data Capture) di seluruh tanah air. Hingga Maret 2025, volume transaksi EDC BSI syariah mencapai…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kuasa Hukum Jokowi Kukuh Tolak Tunjukkan Ijazah Jokowi ke Publik, Mediasi Gagal

  • May 7, 2025
Kuasa Hukum Jokowi Kukuh Tolak Tunjukkan Ijazah Jokowi ke Publik, Mediasi Gagal

11 Orang Tewas dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Purworejo

  • May 7, 2025
11 Orang Tewas dalam Kecelakaan Lalu Lintas di Purworejo

Tekan Angka Kecelakaan, Polisi Latih Keselamatan Berkendara para Santri

  • May 7, 2025
Tekan Angka Kecelakaan, Polisi Latih Keselamatan Berkendara para Santri

DPRD Jabar belum Bahas Anggaran Pendidikan Karakter Pelajar Bermasalah

  • May 7, 2025
DPRD Jabar belum Bahas Anggaran Pendidikan Karakter Pelajar Bermasalah