PEMERINTAHAN Prabowo-Gibran hadapi perilaku boros dalam birokrasi meskipun pemerintah terus menghemat anggaran.
Guru Besar Bidang Manajemen Kebijakan Publik, Prof. Dr. Wahyudi Kumorotomo, MPP mengemukakan target efisiensi anggaran sebesar Rp316 triliun.
Target itu cukup besar dan menjadi tantangan berat bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Menurutnya dalam implementasinya tidak mudah mengingat kecenderungan pola budaya birokrasi yang selalu boros membelanjakan anggaran untuk keperluan belanja rutin sangat sulit diatasi.
“Kementerian, lembaga di pusat maupun di daerah sudah terbiasa dengan belanja alat tulis kantor ( ATK), unsur penunjang, rapat-rapat teknis yang biayanya relatif besar, dan itu semua sangat sulit diubah,” katanya.
Meskipun ada Inpres No 1/2025 tentang efisiensi belanja APBN 2025.
Selain itu Pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki jumlah kementerian dan lembaga cukup banyak Dari sebelumnya 34 kementerian dan lembaga, sekarang menjasi 48 kementerian dan lembaga.
Menurutnya banyak kementerian dan lembaga baru sampai sekarang pejabatnya masih melakukan konsolidasi dan menambah personil.
“Dan semua itu tentunya membutuhkan penambahan alokasi belanja,” ujarnya.
Sementara itu sumber-sumber pendapatan pemerintah semakin menyempit sedangkan kebutuhan belanja riil semakin besar.
Pemerintahan Prabowo-Gibran harus efisien
Lebih lanjut, Prof. Wahyudi mengatakan target efisiensi anggaran yang ditargetkan sebesar Rp306 triliun cukup menjadi tantangan berat bagi pemerintah pusat maupun daerah.
Ditambah lagi isu kenaikan PPN 12% yang pada akhirnya dibatalkan bagi pemerintah juga merupakan tantangan.
Pemerintah harus mencari sumber-sumber pendapatan alternatif yang tidak mudah.
APBN 2025 akan tertekan apabila alternatif itu tidak diperoleh sedangkan pemerintah tidak berani mengambil opsi yang risiko ekonomi-politiknya besar.
“Pemerintah sebenarnya masih bisa meningkatkan pajak progresif bagi para pengusaha super-kaya,” ujar Wahyudi.
“Atau membebankan tambahan pajak atas eksplorasi sumber daya alam seperti batubara ketika komoditas ini masih dalam periode wind-fall,” lanjutnya.
Namun untuk mengambil kebijakan meningkatkan pajak progresif bagi pengusaha super kaya.
Dan tambahan pajak atas SDA membutuhkan keberanian dan komitmen politik pemerintah yang sangat kuat.
“Saya kira masih terbuka banyak peluang untuk mendapatkan tambahan dana untuk peningkatan kesejahteraan rakyat,” ujar Wahyudi.
Tetapi semuanya tergantung kepada kemauan politik dan bergeraknya birokrasi pemerintah dalam mendorong program-program yang meningkatkan kesejahteraan rakyat,” lanjutnya.
Wahyudi menuturkan apabila pemerintah berhasil menghemat dan mencapai target efisiensi hingga Rp316 triliun maka program unggulan pemerintah bisa berjalan dengan baik.
“Saya kira program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) tentu akan mendapat dana segar yang baru,” terang Wahyudi
Ia menjelaskan program MBG apabila dilakukan secara konsisten dan dipantau dengan cermat merupakan program yang sangat strategis bagi peningkatan SDM Indonesia. (AGT/S-01)
