BUPATI Sidoarjo Subandi meminta semua kepala desa segera membaur dan menghilangkan sekat-sekat politik pasca-Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Hal tersebut dikatakan Subandi seusai melantik 80 kepala desa (kades) terpilih di Pendopo Delta Wibawa pada Senin (29/6).
”Hari ini yang sudah dilantik tentu kita titipkan, biarkan visi dan misi ini berjalan dengan baik, pemerintah berjalan dengan baik, sudah tidak ada lagi sekat,” tegas Subandi
Subandi juga meminta para kepala desa untuk merangkul kembali lawan politik mereka selama masa pemilihan. Menurutnya, harmonisasi antara pemenang dan mantan rival politik sangat krusial untuk menciptakan situasi pemerintahan desa yang kondusif.
”Yang kemarin ada lawan, paslon dan paslon, hari ini kita harapkan clear semuanya. Tujuannya apa? Kalau pemerintahan kondusif, antara calon dengan calon pemenang bisa berjalan bareng, kerja bareng, ini akan memudahkan dalam perjalanan pemerintahan,” ujar Subandi yang juga pernah menjabat sebagai kepala desa.
Tidak hambat roda pemerintahan
Ia juga mengingatkan agar dinamika politik Pilkades tidak diseret terlalu jauh yang dapat menghambat jalannya roda pemerintahan di tingkat desa.
“Kasihan teman-teman kepala desa yang sudah jadi kalau nanti Pilkades masih dibawa-bawa arah politiknya ke mana-mana,” tegas Subandi.
Terkait adanya gugatan hukum dari tiga desa, Subandi menegaskan bahwa proses pelantikan tetap berjalan sesuai aturan yang berlaku. Pemerintah daerah menghormati proses hukum yang ada, namun jalannya pemerintahan desa tidak boleh terganggu.
”Silakan gugatan tetap berjalan. Pemerintahan tetap berjalan, gugatan hukum silakan tetap berjalan. Kecuali kalau ada surat dari PTUN kepada Bupati tidak boleh melantik, kita jalankan. Kalau selama tidak ada, ya tetap kita jalankan,” jelas Subandi.
Percepat pembangunan
Subandi juga berterima kasih kepada jajaran Forkopimda Sidoarjo, termasuk Kapolresta dan Dandim, atas suksesnya penyelenggaraan Pilkades yang berjalan dengan aman dan demokratis.
Ia berharap momentum ini dapat mempercepat pembangunan di desa guna mendukung program-program strategis nasional ke depan. (OTW/M-0)
