BADAN Pusat Statistik (BPS) RI resmi meluncurkan dan menyosialisasikan Sensus Ekonomi (SE) 2026 di Kota Bandung. Hal itu menjadikannya sebagai daerah pertama sekaligus percontohan nasional pelaksanaan sensus tersebut.
Kepala BPS RI, Amalia Adininggar Widyasanti Kamis (23/4) menyebut, Kota Bandung sebagai best practice yang akan diikuti daerah lain, termasuk Kabupaten Garut. Sensus Ekonomi 2026 merupakan hajat besar bangsa yang membutuhkan partisipasi seluruh elemen masyarakat.
“Sensus ekonomi ini bukan hanya milik BPS tetapi milik kita semua. Partisipasi aktif masyarakat akan menghasilkan data akurat yang bisa dimanfaatkan untuk kebijakan dan pembangunan,” tuturnya.
Perkembangan ekonomi digital
Menurut Amalia, sensus yang dilakukan setiap 10 tahun sekali ini menjadi penting untuk menangkap perubahan struktur ekonomi, terutama pasca pandemi Covid-19 dan pesatnya perkembangan ekonomi digital.
Ia mencontohkan, aktivitas ekonomi berbasis platform seperti e-commerce hingga layanan digital kini menjadi bagian signifikan yang harus didata. Berdasarkan data Sensus Ekonomi 2016, Jawa Barat (Jabar) didominasi oleh usaha mikro kecil (UMK) dengan jumlah mencapai 4,5 juta unit usaha. Namun, data tersebut dinilai sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini.
“Banyak aktivitas ekonomi baru yang sebelumnya tidak ada, seperti perdagangan online, bank emas hingga ekonomi hijau. Semua itu akan kami potret dalam Sensus Ekonomi 2026,” jelasnya.
Sensus ini lanjut Amalia, akan mencakup seluruh aktivitas usaha, baik yang berbasis fisik maupun digital, termasuk usaha rumahan hingga skala besar.
Tiga metode
Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode yakni pengisian mandiri secara online, wawancara langsung oleh petugas serta penggunaan kuesioner digital berbasis gadget.
BPS juga menjamin keamanan data masyarakat. Setiap petugas dilengkapi identitas resmi dan QR Code untuk verifikasi serta sistem enkripsi untuk menjaga kerahasiaan informasi responden.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyambut baik peluncuran sensus ini. Baginya, data statistik sebagai dasar utama dalam penyusunan kebijakan yang tepat sasaran.
“Setiap kebijakan harus berbasis data. Dengan data yang akurat kita bisa memastikan program yang dijalankan benar-benar tepat dan terukur,” tandanya.
Integrasi data
Farhan juga menyoroti posisi strategis Kota Bandung sebagai pusat pertumbuhan ekonomi, khususnya di sektor digital, baik di Jabar maupun nasional. Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, telah memiliki program Layanan Catatan Informasi hingga tingkat RW (LACI RW) untuk mendukung integrasi data dengan BPS.
“Saya memastikan komitmen penuh Pemkot Bandung dalam menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 demi menghadirkan data yang mutakhir, kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan. Data statistik harus menjadi landasan menuju Bandung yang unggul, Jawa Barat istimewa dan Indonesia maju,” tuturnya. (zahra/D-01)
