GUBERNUR Jawa Barat Dedi Mulyadi mendorong percepatan penyelesaian kewajiban sejumlah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kepada Bank BJB yang nilainya hampir mencapai Rp3,7 triliun. Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kinerja perbankan daerah sekaligus mendukung iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi di Jawa Barat.
Pernyataan itu disampaikan Dedi dalam kegiatan Round Table Discussion (RTD) Nagara Institute bekerja sama dengan Akbar Faizal Uncensored (AFU) bertajuk “Jepitan Problem Investasi Danantara dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah” di Bandung, Kamis (22/1).
“Harapannya, BUMN-BUMN yang memiliki kewajiban terhadap BJB segera menyelesaikannya, karena itu menjadi beban bagi kegiatan usaha di Jawa Barat,” ujar Dedi.
Ia menjelaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat bersama manajemen BJB telah melakukan komunikasi intensif, termasuk melalui surat resmi kepada Direktur Utama Danantara. Upaya tersebut disebut telah mendapat respons positif.
Menurut Dedi, konsep Danantara yang mencatatkan seluruh aset pemerintah memiliki nilai strategis dalam mendukung pembangunan, baik di tingkat pusat maupun daerah.
BUMN lunasi kewajiban ke bank bjb
Sejalan dengan itu, Pemprov Jabar juga tengah menyiapkan konsolidasi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Dalam waktu dekat, pemprov akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) untuk menggabungkan seluruh BUMD Jawa Barat menjadi satu entitas, terpisah dari BJB.
“Ke depan hanya ada dua entitas, yaitu BJB dan satu BUMD hasil penggabungan. Tidak lagi terpisah-pisah seperti sekarang,” tegasnya.
Dedi menambahkan, konsolidasi tersebut bertujuan memperbaiki tata kelola BUMD yang selama ini dinilai belum optimal. Ia menyebut total nilai aset BUMD Jawa Barat hampir mencapai Rp4 triliun dan berpotensi dikelola lebih efektif.
Sementara itu, Akbar Faizal menyampaikan bahwa RTD edisi ketiga di Bandung ini merupakan bagian dari komitmen Nagara Institute dan AFU dalam memediasi gagasan publik dan para ahli.
“Hasil akhir dari rangkaian diskusi ini akan dibukukan dan diserahkan langsung kepada Presiden RI serta pihak Danantara sebagai tawaran ide dan gagasan konkret,” ujarnya.
Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian diskusi strategis yang digelar di 10 kota besar di Indonesia dan menghadirkan sejumlah tokoh nasional, pengamat kebijakan, serta akademisi. (Rava/S-01)
