PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat pekan depan akan menandatangani nota kesepahaman (MoU), membentuk satgas, serta menyusun aturan yang mengikat semua pihak dalam program Makan Bergizi Gratis. Selain itu, disiapkan layanan pengaduan masyarakat.
“Kalau makanan tidak sesuai dengan standar Rp10 ribu, penerima manfaat bisa melaporkannya lewat media sosial atau grup WhatsApp pengaduan. Laporan akan dicek, dianalisis, dan diaudit. Kalau terbukti, sanksinya bisa administratif, pemberhentian, bahkan pidana karena menyangkut uang negara,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, Selasa (30/9).
Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas program Makan Bergizi Gratis (MBG), di tengah usulan penghentian sementara program tersebut.
Menurut Dedi bahwa evaluasi harus diarahkan pada pelaksana program, yakni Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dinilai tidak sesuai standar.
“Saat ini kita fokus saja pada peningkatan kualitas MBG. Yang diberhentikan itu pelaksana yang tidak sesuai standar,” tegas Dedi.
Satgas dan prosedur mitigasi
Sementara itu, pelaksanaan MBG di SMAN 3 Bandung sempat terhenti. Bukan karena penolakan sekolah, melainkan dapur vendor penyedia makanan yang sedang direnovasi. Sekolah hanya menerima distribusi MBG selama sepekan penuh di awal September.
Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMAN 3 Bandung, Yudianto, mengatakan pihaknya tetap melakukan pengawasan ketat. “Dari 1.078 porsi, vendor diminta menyediakan sampel khusus. Guru mencoba dulu sebelum dibagikan ke siswa, untuk memastikan aman dan tidak beracun,” katanya.
Meski demikian, Yudi mengakui sempat ada kendala. “Pernah ada makanan berbau kurang sedap sehingga siswa enggan mengonsumsi. Itu jadi catatan sebelum program terhenti,” ujarnya.
Menanggapi maraknya kasus keracunan di beberapa daerah, sekolah juga sudah menyiapkan prosedur mitigasi dengan menggandeng puskesmas terdekat untuk penanganan darurat.
Menurut Yudi, koordinasi dengan orang tua maupun komite sekolah terkait Program MBG belum sempat dilakukan karena program terhenti terlalu cepat. “Ke depan, kami berharap pemerintah lebih selektif dalam memastikan kualitas vendor,” tandasnya. (Rava/S-01)
