Pemkab Bandung Barat Tetapkan KLB Usai Keracunan MBG

PEMERINTAH Kabupaten Bandung Barat memtuskan untuk menetapkan Kejadian Luar Biasa (KLB) menyusul dugaan keracunan massal ratusan siswa di Cipongkor seusai menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG).

Hal itu diungkapkan Bupati Bandung Barat Jeje Ritchie Ismail di Bandung Barat, dikutip antaranews Selasa (23/9). “Kita sudah menetapkannya sebagai statusnya KLB supaya penangannya lebih cepat dan juga lebih menyeluruh seperti itu,” tegas Bupati.

Jeje menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Bandung Barat bersama instansi terkait tengah melakukan investigasi terhadap dapur yang menyajikan hidangan tersebut.

Pihaknya juga telah menutup sementara Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah itu untuk memastikan standar pengelolaan makanan dipenuhi.

“Mulai dari perizinan hingga standarisasi pengelolaan makanan harus kita cek. Kalau memang belum layak, ita lakukan perbaikan. Khusus dapur di Cipongkor ini kita tutup dulu untuk investigasi,” ujarnya.

BACA JUGA  569 Pelajar di Kadungora Garut Diduga Keracunan Menu MBG

Ia menambahkan, Pemkab Bandung Barat juga akan mengevaluasi secara menyeluruh 85 dapur lainnya yang ada di wilayah Bandung Barat, karena seluruhnya belum memiliki sertifikasi sehat.

“Semuanya tetap kita evaluasi karena data yang saya dapat, 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi. Yang kita stop saat ini baru dapur di Cipongkor,” kata Jeje.

369 siswa

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rochmawan menyebut jumlah total korban keracunan MBG di Cipongkor hingga Selasa mencapai 369 siswa dari berbagai jenjang, mulai SD, MTs, SMP, hingga SMK.

Dari jumlah tersebut, 116 orang dirawat di Puskesmas Cipongkor, 253 orang di Posko Kecamatan Cipongkor, 44 orang di Klinik Permata, 22 orang di RSIA, serta sejumlah lainnya di RSUD Cililin.

BACA JUGA  Pemkot Bandung Perketat Pengawasan Pelaksanaan MBG

“Yang masih dirawat saat ini ada 112 orang, sementara yang sudah membaik 257 orang,” kata Hendra. (*/N-01)

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

KORLANTAS Polri menetapkan operasi bersandi Operasi Ketupat Progo 2026 Polda DIY sebagai yang terbaik. Berdasarkan survei kepuasan masyarakat yang dirilis oleh Korlantas Polri, Polda DIY menduduki peringkat pertama dalam kategori…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional

  • March 29, 2026
Kalog Berkomitmen Perkuat Distribusi Energi Nasional