SETELAH melihat maraknya keracunan makanan di sejumlah wilayah Forum Orangtua Siswa (Fortusis) Jawa Barat mengusulkan agar pemerintah memberikan uang tunai ketimbang menyediakan makanan di sekolah dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ketua Fortusis Jabar, Dwi Subawanto menyampaikan Program MBG pada prinsipnya bagus untuk diterapkan di negara yang kemiskinannya tinggi. Namun, harus benar tim ahli gizi yang memasaknya, semisal sewaktu uji coba yang dilakukan oleh TNI saat itu dan berhasil. Tapi, ketika diserahkan ke masyarakat, akhirnya justru yang ada euforia.
“Nuansa proyeknya lebih dominan dan berpikirnya mencari keuntungan melalui spek-spek yang ditentukan dalam hal jenis makanannya. Setiap daerah tentu berbeda-beda, jangan disamaratakan. Misal biasanya di daerah itu memakai beras apa, sehingga saat dimasak pagi hari sampai siangnya itu nasinya tak berubah rasa atau basi. Jadi, jika ada gagasan diganti saja dengan uang itu lebih bagus, kami mendukung,” ungkapnya.
Tentukan sendiri
Menurut Dwi, ketika orangtua menerima uangnya, mereka akan dapat menentukan speknya sesuai kesukaan anaknya, termasuk pemilihan pengolahan dagingnya, seperti direbus, digoreng atau lainnya tergantung selera. Intinya Fortusis lebih senang orangtua diberikan uangnya.
Artinya, yang masak itu orangtuanya sendiri. Sebab, orangtua tahu selera lidah anaknya.
“Orangtua bisa masak pagi hari, dan si anak pukul 07.00 WIB sudah di sekolah, tapi orangtua belum selesai masak, maka nanti makanan itu bisa diantarkan sewaktu jam istirahat,” tuturnya.
Hingga kini Program MBG atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jabar belum berjalan sesuai target. Dari total 4.683 dapur yang ditetapkan pemerintah, hingga September 2025 baru 2.027 unit yang beroperasi di 27 kabupaten/kota. Capaian tersebut baru setengah dari target yang ditentukan.
Baru 2.027 SPPG
Meski begitu, layanan MBG sudah menjangkau 6,6 juta penerima manfaat. Sedangkan target Jabar 4.683 SPPG, yang sudah beroperasi baru 2.027 SPPG dengan penerima manfaat 6.602.000 orang.
“Kami belum merinci data detail lokasi dapur maupun pengawasan di lapangan. Namun, perbaikan manajerial menjadi kunci utama agar dapur SPPG bisa berjalan optimal. Pemprov Jabar telah mengerahkan Dinas Sosial (Dinsos) untuk berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota, petugas Badan Gizi Nasional (BGN), serta penyedia makanan,” papar Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar, Herman Suryatman.
Menurut Herman, pemprov sudah menugaskan Dinsos untuk koordinasi. Manajemen pengelolaan dapur harus optimal, mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi, semuanya harus manageable.
Sehat dan higienis
Ia menekankan dapur gizi harus sehat, higienis dan dikelola dengan baik agar tidak menimbulkan masalah baru. Pemprov kini juga tengah membahas penyusunan standar operasional prosedur (SOP) bersama BGN dan pihak terkait. Langkah ini dilakukan untuk mencegah kasus keracunan massal yang terjadi di sejumlah daerah.
“Intinya makanan harus higienis, pengelolaan harus jelas, siapa yang memasak dan bagaimana prosesnya. SOP dari BGN sudah ada, tinggal dikawal dan dijalankan di lapangan,” imbuhnya.
Meski menyebut MBG sebagai program nasional yang baik, Herman tak menampik masih ada kelemahan di lapangan. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, khususnya siswa yang sempat terdampak kasus keracunan.
Program MBG menjadi prioritas nasional yang diharapkan dapat memperkuat ketahanan gizi masyarakat, sekaligus mendukung tumbuh kembang generasi muda di Indonesia, termasuk di Provinsi Jabar. (Zahra/N-01)
