KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) bersama Pemerintah Provinsi Banten memperkuat upaya percepatan pengelolaan sampah melalui rapat koordinasi di Banten, Jumat (12/9).
Data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) mencatat, Banten menghasilkan 8.126 ton sampah per hari. Namun, hanya 13,4 persen atau sekitar 1.092 ton yang dikelola dengan baik.
Sebanyak 46,4 persen (3.771 ton) masih ditimbun di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dengan metode open dumping, dan 40,2 persen (3.263 ton) terbuang langsung ke lingkungan melalui pembakaran terbuka maupun pembuangan ilegal.
Sekretaris KLH/Sekretaris Utama BPLH, Rosa Vivien Ratnawati, menegaskan perlunya langkah cepat dan terukur agar target nasional bebas sampah 2029 dapat tercapai.
“Dengan sinergi semua pihak, Banten bisa menjadi contoh percepatan transformasi pengelolaan sampah. Sampah bukan lagi sekadar masalah, tapi juga sumber daya bernilai tambah bagi lingkungan dan perekonomian,” ujarnya.
Gubernur Banten, Andra Soni, menekankan pentingnya kerja sama lintas sektor untuk menyelesaikan permasalahan sampah secara tuntas.
“Target kita bukan sekadar memindahkan sampah, tapi mengelolanya sampai tuntas,” katanya.
Bupati Pandeglang, Raden Dewi Setiani, menyambut baik langkah ini. Ia berharap strategi tepat dapat memperkuat tata kelola sampah di wilayahnya yang cukup luas.
KLH/BPLH juga mendorong penerapan teknologi ramah lingkungan seperti Refuse Derived Fuel (RDF), Waste-to-Energy (WTE), Material Recovery Facility (MRF), komposting, biogas, hingga pemanfaatan Black Soldier Fly (BSF). Teknologi tersebut dinilai mampu mengurangi sampah yang masuk TPA, menghasilkan energi alternatif, sekaligus menekan emisi gas rumah kaca.
Langkah konkret ini diharapkan membawa Banten menuju sistem pengelolaan sampah terintegrasi, sekaligus mendukung target nasional Indonesia bebas sampah pada 2029. (*/S-01)
