PEMERINTAH menegaskan pentingnya ketepatan sasaran dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD. Program ini menjadi bagian dari upaya strategis meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.
“Program MBG 3B harus benar-benar diterima oleh mereka yang berhak. Pengawasan ketat wajib dilakukan agar tidak disalahgunakan,” ujar Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Wihaji, saat meninjau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Balai RW 03, Isola, Sukasari, Bandung, Selasa (29/7).
Wihaji menyoroti pentingnya edukasi dari Tim Pendamping Keluarga (TPK) yang terdiri dari tenaga kesehatan, kader PKK, dan kader KB. Mereka bertugas memastikan bantuan tidak disalahgunakan.
“Jangan sampai makanan untuk balita justru dikonsumsi orang dewasa. Kalau bapaknya lapar, ya itu tugas bapaknya cari makan. Program ini bukan untuk semua, tapi khusus bagi kelompok 3B,” tegasnya.
Menurut data terbaru, dari target 9,1 juta penerima manfaat MBG 3B secara nasional, saat ini realisasi baru mencapai 2,6%. Cakupan ini diproyeksikan terus bertambah seiring penguatan koordinasi dan distribusi melalui jaringan SPPG di berbagai daerah.
Wihaji menyatakan bahwa cakupan program MBG kini tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga ibu dan balita yang tidak terlayani PAUD. Di Bandung, SPPG di RW 03 Isola telah melayani sekitar 244 penerima manfaat, dengan distribusi dilakukan oleh kader BKKBN dan penyuluh KB.
Ia juga menegaskan instruksi langsung Presiden terkait pendekatan lapangan dalam menjalankan program.
“Presiden bilang: jangan kebanyakan seminar, turun ke lapangan, pastikan program berjalan. Kalau tidak berjalan, cari tahu sebabnya dan perbaiki. Kalau sudah jalan, tetap dikawal,” ucap Wihaji.
Sementara itu, Wakil Kepala BKKBN Isyana Bagoes Oka mengungkapkan bahwa program MBG 3B berhasil menurunkan angka stunting nasional ke level 19,8%, pertama kalinya di bawah 20%. Ini menjadi capaian penting dalam pembangunan SDM Indonesia.
“Intervensi kita mulai menunjukkan hasil. Tantangan ke depan adalah memastikan pemerataan manfaat, termasuk di desa dan wilayah 3T,” kata Isyana.
Pemerintah akan terus memperluas cakupan program melalui kolaborasi lintas kementerian, lembaga, dan mitra lokal di seluruh Indonesia. (Rava/S-01)
