PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat membantah klaim kebocoran data pribadi 4,6 juta warga yang ramai diperbincangkan di media sosial dan forum gelap (dark web). Pemprov memastikan bahwa data yang disebut-sebut bocor tidak berasal dari sistem resmi milik pemerintah daerah.
Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan, menyatakan bahwa akun anonim yang mengunggah data tersebut hanyalah pihak tidak bertanggung jawab yang menggunakan logo dan nama Pemprov Jabar secara ilegal.
“Saya sudah mendapat konfirmasi dari Kadiskominfo. Tidak ada data resmi Pemprov yang bocor, termasuk data yang muncul dalam tangkapan layar dengan logo Pemprov Jabar dan Biro Pemotda,” ujar Erwan, Selasa (29/7).
Ia menegaskan, tindakan tersebut bukan peretasan terhadap sistem resmi, melainkan bentuk penipuan yang memanfaatkan simbol-simbol institusi pemerintah untuk menciptakan keresahan publik.
“Ini murni manipulasi. Mereka hanya mengaku-ngaku membawa data pemprov, padahal tidak ada kaitannya dengan kami,” tegasnya.
Tidak ada indikasi data bocor
Pemprov Jabar telah melaporkan kasus ini kepada Direktorat Siber Polda Jabar. Tim keamanan siber juga terus melakukan pemantauan untuk menelusuri pihak yang menyebarkan klaim tersebut.
“Masyarakat tidak perlu panik. Sistem kami aman, dan tidak ada indikasi kebocoran data dari Pemprov Jabar,” tambahnya.
Terkait pertanyaan soal evaluasi sistem keamanan digital, Erwan menyatakan tidak diperlukan langkah itu saat ini karena tidak ada bukti bahwa data Pemprov benar-benar bocor.
Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jabar, Adi Komar, menyebut klaim kebocoran data oleh akun bernama DigitalGhostt yang beredar di forum Darkforums tidak dapat dibuktikan kebenarannya.
“Berdasarkan penelusuran dan validasi internal, data yang diklaim bocor itu bukan dari sistem Pemprov Jabar,” ujar Adi.
Ia menambahkan bahwa Pemprov terus berkomitmen menjaga keamanan data melalui penguatan teknologi informasi, koordinasi lintas instansi, serta peningkatan kesadaran ASN terhadap pentingnya perlindungan data pribadi.
“Kami terus memperkuat sistem agar siap menghadapi berbagai potensi ancaman digital, termasuk informasi yang tidak terbukti valid seperti ini,” tegasnya. (Rava/S-01)
