PASCAMUDIK Lebaran, Kota Bandung Jawa Barat (Jabar) bersiap menghadapi lonjakan pendatang baru yang berpotensi meningkatkan urbanisasi. Untuk mengatasinya pemkot setempat melakukan berbagai langkah antisipatif dalam mengendalikan masuknya penduduk baru.
“Urbanisasi ini selalu terjadi setiap tahun. Berangkat dua, balik bisa lima orang. Karena itu, di setiap pintu masuk kendaraan umum, kami lakukan pemeriksaan dan pelaporan khusus, terutama terkait administrasi kependudukan,” ungkap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.
Farhan mengakui, meskipun upaya pengawasan dilakukan, masih ada rembesan pendatang yang lolos. Oleh karena itu, pemkot juga akan melakukan penyisiran ke wilayah-wilayah yang sering menjadi tempat penampungan pendatang baru.
“Selain itu, kami juga telah menyiapkan pos pengawasan di beberapa lokasi strategis, seperti terminal dan stasiun, hingga H+7 Lebaran atau 8 April 2025,” jelas Farhan.
Lebih terkendali
Menurut Farhan, pada 8 Maret 2025, pemkot akan mulai mengevaluasi langkah-langkah ini. Ia ingin memastikan bahwa arus masuk pendatang, bisa lebih terkendali demi kenyamanan warga Kota Bandung.
“Kami ingin memastikan bahwa arus balik berjalan lancar, termasuk dalam hal administrasi kependudukan,” papar Farhan.
Nantinya lanjut Farhan, posko pengawasan didirikan juga bertugas menyisir pendatang baru yang tidak terdata secara resmi. Ini dilakukan guna mencegah lonjakan urbanisasi yang tidak terkendali di Kota Bandung.
Posko pengawasan ini akan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan (Dishub) dan aparat kepolisian untuk mengatur kelancaran arus lalu lintas serta mengawasi potensi gangguan keamanan di titik-titik rawan. (Rava/N-01)
