Pemkot Pastikan Beras Oplosan belum Ada  di Kota Bandung

PEMERINTAH Kota Bandung, Jawa Barat  memastikan beras oplosan tidak beredar di wilayahnya.

Meski begitu Pemkot tetap akan terus berkoordinasi dengan Satgas Pangan untuk melakukan pengecekan, terutama di pasar-pasar tradisional di Kota Bandung.

Bahkan pihak Pemkot juga meminta warga untuk tetap harus waspada.

“Terkait beras oplosan di Kota Bandung sejauh ini tidak kita ketemukan. Meski sejauh ini beras oplosan di tidak ditemukan, kami tetap akan menunggu hasil penyelidikan secara sampling yang dilakukan langsung oleh Satgas Pangan,” ungkap Wali Kota Bandung Muhammad Farhan.

“Jadi, kita standby memastikan bahwa kualitas beras terutama baik yang premium maupun yang standar itu memenuhi ketentuan yang berlaku,” imbuhnya.

BACA JUGA  Pemkot Libatkan Kemenhut dalam Pemilihan Pengelola Bandung Zoo

Berkoordinasi dengan APH

Sementara itu, Kepala Bulog Cabang Bandung, Ashville Nusa Panata mengatakan, menyikapi isu yang beredar terkait beras oplosan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dan Aparat Penegak Hukum (APH) se-Bandung Raya.

“Kami sudah ambil sampling di Kabupaten Sumedang, Bandung Barat Barat dengan teman-teman Polres dan dinas terkait ke pasar langsung. Dari hasil sampling tersebut, dipastikan belum ditemukan aktivitas yang kira-kira mencurigakan seperti adanya peredaran beras oplosan dan lain-lain,” tuturnya.

Untuk Bulog Cabang Bandung sendiri lanjut Ashville, memang tidak mengenal istilah beras oplosan, tetapi pihaknya melakukan pengolahan beras sesuai dengan frekuensi konsumen.

Sementara itu isu adanya beras oplosan yang beredar di masyarakat masih terus bergulir, bahkan isu tersebut rupanya juga mendapat tanggapan dari para pedagang beras serta masyarakat.

BACA JUGA  Imbas Macet Parah, Polisi Masih Tutup Jalur ke Arah Puncak

Kontrol penjual

Seperti yang diungkapkan Ujang (47) pedagang beras di Pasar Sederhana Kota Bandung yang mengaku pernah ditawari oleh beberapa sales produk untuk menjual beras dengan merek yang diduga telah dioplos.

“Pernah saya ditawarin barang-barang itu, tapi saya nggak ada ini. Karena saya pernah ngerasa kecewa sama barang-barang itu,” ungkapnya.

Ujang berharap pemerintah bisa lebih memperhatikan kembali terkait peredaran beras di pasaran. Terlebih saat ini telah ditemukan adanya beras oplosan yang berpotensi membuat pembeli kecewa.

“Tanggapan saya sih dari segi positif negatifnya, positifnya, ya itu harus lebih perhatian lagi lah. Pemerintah harus ada kontrol kepada penjual pedagang beras itu,” sambungnya. (Rava/N-01)

BACA JUGA  Peduli Lingkungan, Telkomsel Tanam 3.000 Bibit Lamun di Pantai Karapyak

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

JUMLAH anak tidak sekolah (ATS) di Jawa Barat diklaim  turun sepanjang 2026. Hingga 20 November 2026, jumlah ATS di Jawa Barat sebanyak 437.984 orang. Angka tersebut turun 32,37 persen atau…

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

PELAKSANA Tugas (Plt) Kepala Staf Kepresidenan, Ariyo Windutomo, menyoroti capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Garut pada 2025 yang berada di angka 70,67. Angka tersebut masih di bawah rata-rata Provinsi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

  • November 21, 2026
Pemprov Jabar Klaim Jumlah Anak tidak Sekolah Turun 32,37 Persen Sepanjang 2026

KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

  • November 21, 2026
KSP Sebut IPM Garut di Bawah Rata-rata Provinsi Jawa Barat

Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

  • November 21, 2026
Diduga Pelaku TPPO Anak Lewat MiChat di Hotel, Seorang Pria Ditangkap Polisi

Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

  • November 21, 2026
Diberi Nilai Tinggi Ombudsman, Wagub Jabar Siap Berbenah

Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

  • November 21, 2026
Jaga Suasana Kondusif, KDM Bakal Jembatani Produsen BYD dengan Warlok

UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar

  • November 21, 2026
UMP Jabar 2027 Rp3 Juta, Tunggakan Kenaikan UMSK Wajib Dibayar