MENTERI Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah ingin rakyat langsung membeli elpiji (LPG) 3 Kg dengan harga terjangkau. Seperti yang ditemukannya di Kota Pekanbaru, Riau, dengan subsidi elpiji 3 Kg dijual sesuai HET seharga Rp18 ribu.
“Alhamdulillah, hari ini saya di Riau di pangkalan ini bagus sekali. Harganya Rp18 ribu. Jadi Rp18 ribu itu rakyat beli langsung. Ini yang pemerintah mau. Jadi masyarakat itu harus dapat dengan harga di bawah Rp20 ribu,” kata Bahlil di Pangkalan elpiji 3 Kg Yusmaninar di Jalan Tengku Bey Ujung, Kelurahan Simpang Tiga, Kecamatan Bukit Raya, Pekanbaru, Rabu (5/2)
Kunjungan Bahlil itu sebagai tindak lanjut perintah Presiden Prabowo Subianto terkait kembalinya penjualan tabung elpiji3 Kg di pengecer. Adapun harga elpiji 3 Kg di salah satu pangkalan di Pekanbaru sesuai ketentuan pemerintah.
Bahlil juga memastikan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tetap dapat membeli tabung Liquefied Petroleum Gas (LPG) 3 Kg dengan harga terjangkau. Pasalnya, subsidi LPG yang diberikan pemerintah bertujuan menjaga harga tetap sesuai ketentuan.
Dukung UMKM
Kendati demikian, kata Bahlil, mekanisme pembelian LPG 3 Kg bagi UMKM akan berbeda dengan rumah tangga mengingat peran dan skala ekonomi yang tidak sama.
“Untuk saudara-saudara saya UMKM, tetap kita harus kasih. Jadi nanti kita akan buat juga aturan mainnya. Memang mereka diberikan berbeda dengan konsumsi rumah tangga biasa. Karena pasti mereka mau jual bakso, mau jual mie goreng, mau jual pisang goreng, atau goreng-gorengan. Ini kita harus melakukan berbeda. Saya mendukung UMKM harus diberikan berbeda dengan masyarakat biasa,” jelasnya.
Sebagai langkah pengawasan, lanjutnya, Kementerian ESDM berencana membentuk badan khusus untuk mengawasi distribusi dan penyaluran elpiji 3 kg, seperti yang telah dilakukan terhadap subsidi bahan bakar minyak (BBM).
“Kami jujur dari Kementerian ESDM yang diberikan tugas kepada Pertamina Patra Niaga, ini sekarang lagi berkoordinasi. Saya akan membentuk badan khusus untuk melakukan penataan, supaya rakyat benar-benar dapat harganya yang pas, terjangkau, sesuai dengan pemerintah,” jelasnya.
Tata ulang
Ia mengungkapkan, kebijakan mengenai pengecer tidak dibatalkan, melainkan ditata ulang dengan menaikkan status pengecer menjadi subpangkalan. Langkah ini bertujuan agar transaksi dapat dikontrol melalui sistem digital yang telah disiapkan oleh PT Pertamina (persero).
“Dengan pengecer naik menjadi subpangkalan, itu sudah akan dimasukkan aplikasinya. Supaya kita tahu dia jual ke siapa, harganya berapa, supaya tidak ada markup dan juga dijual ke oplosan. Itu maksudnya,” pungkasnya. (Rud/N-01)
