LAPORAN Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Pemerintah Kota Pekanbaru 2023 yang sedang dalam proses pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Pekanbaru terkesan ugal-ugalan. Bahkan Pansus mencium ada aroma kampanye terselubung dalam penggunanya yang terkesan mengarah ke terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).
“Kami melihat terkesan penggunanya ugal-ugalan dan tidak tepat sasaran. Ada aroma kampanye terselubung yang kami lihat dalam penggunaannya dan terkesan mengarah ke TSM, terstruktur, sistematis, dan masif,” kata Ketua Pansus LKPJ Dapot Sinaga, Jumat (19/4).
Ia mengungkapkan, pihaknya berharap pemerintah pusat tidak lagi memperpanjang masa jabatan Penjabat (PJ) Wali Kota Pekanbaru saat ini untuk ketiga kalinya. Pasalnya, jabatan PJ Wali Kota Pekanbaru Muflihun telah diperpanjang selama dua kali dan akan berakhir pada Mei mendatang.
“Harapan masyarakat Kota Pekanbaru kepada pusat untuk tidak gegabah dalam memperpanjang atau mengangkat PJ Wali Kota Pekanbaru berikutnya. Karena yang menjadi korban masyarakat Kota Pekanbaru. Pusat itu tidak pernah merasakan apa yang dirasakan kami,” tukasnya.
Sejauh ini, lanjutnya, rapat pansus masih berjalan dengan OPD Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru. Tim pansus menyisir pertanggungjawaban yang disusun oleh Pihak Pemkot Pekanbaru.
“Tadi yang menjadi titik tekan dari anggota pansus adalah seringnya terjadi pergeseran anggaran tanpa pemberitahuan kepada DPRD selama tahun 2023. Kalau tadi kita simak sebanyak 4 kali,” ujarnya.
Kemudian, sambungnya, ditemukan ketidak singkronan data yang diberikan sebagai dokumen LKPJ. Data yang diserahkan dan data yang ada di OPD terkait berbeda angkanya sehingga muncul kecurigaan terkesan asal-asalan dalam penyusunan, apalagi dalam penggunaan anggaran tersebut.
“Alokasi dari mandatori UU tentang pendidikan diduga tidak terpenuhi atau digeser untuk kepentingan lain,” ujarnya.
Ia mengatakan, anggaran di pendidikan lebih banyak pada kegiatan rutin dari pada untuk infrastruktur penunjang. Padahal, kegiatan infrastruktur itulah yang lebih membutuhkan perhatian saat ini.
“Adanya program-program yang sifatnya pribadi bukan sejalan dengan RPJMD terdahulu yang mana kita tahu seharusnya pemerintah kota melanjutkan untuk menyelesaikannya. Bukannya buat program pribadi yang tidak tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat Kota Pekanbaru yang sudah sangat sering kita suarakan sebagai wakil rakyat,” tegasnya.
Ia menambahkan, proses pembahasan masih belum selesai. Pihaknya menargetkan semua OPD akan dilakukan pengecekan hingga tim pansus melakukan finalisasi dan mengeluarkan hasil rekomendasi.
“Sampai semua OPD kita cek, sampai nanti kita finalisasi dan berikan rekomendasinya,” ujarnya. (RD/M-01)
