Pemkot Bandung Berkomitmen Atasi Masalah Sampah

PEMERINTAH Kota Bandung,  Jawa Barat, kembali menegaskan pentingnya pengelolaan sampah sesuai aturan, khususnya bagi pelaku usaha atau vendor di kawasan berpengelola.

Pejabat Wali Kota Bandung, A. Koswara menyampaikan, pengelolaan sampah adalah tanggung jawab bersama yang harus dijalankan dengan disiplin.  Masalah sampah bukan hanya persoalan teknis, tetapi juga hukum.

“Jika pengelola tidak mematuhi aturan, sanksi pidana dan denda besar bisa dikenakan. Sampah harus diolah di sumbernya sebelum residunya dibawa ke TPA,” tegas Koswara.

Menurut Koswara, pengelolaan sampah yang tidak sesuai, seperti membuang langsung ke TPS atau sungai, merupakan pelanggaran serius terhadap Perda Nomor 9 Tahun 2018 dan Undang-Undang Lingkungan Hidup.

Kawasan berpengelola harus mematuhi empat tahapan pengelolaan sampah, memilah, mengumpulkan, mengolah dan mengangkut residu ke TPA.

BACA JUGA  Kecuali Koster, Semua Kepala Daerah di Bali Ikut Retret

“Kami ingin memastikan bahwa vendor yang terlibat benar-benar memberikan solusi, bukan justru menambah beban sistem persampahan kota. Pelanggaran akan ditindak,” tegas Koswara.

Rekomendasi DLH

Koswara meminta para vendor untuk terus mengikuti aturan salah satunya dengan terdaftar secara resmi dan mendapatkan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Ia juga menginstruksikan DLH untuk meningkatkan pengawasan terhadap para vendor dan memastikan mereka melaporkan pengelolaan sampah secara rutin.

“Vendor harus rutin melaporkan pengelolaan sampah mereka. Jika tidak, kami tidak bisa memonitor kepatuhan mereka terhadap aturan,” papar Koswara.

1500 ton sampah

Kepala DLH Kota Bandung, Dudy Prayudi, mengungkapkan, Kota Bandung menghasilkan sekitar 1.400-1.500 ton sampah per hari, terutama pada akhir pekan. Namun, pengelolaan sampah oleh vendor masih menghadapi sejumlah kendala.

BACA JUGA  Menteri LH Apresiasi Upaya Pemkab Sleman Tangani Sampah

“Dari 48 vendor yang terdaftar, hanya 12 yang sudah memiliki rekomendasi teknis (rekomtek). Sedangkan 20 masih dalam proses, dan 12 lainnya belum mengajukan. Kami mendorong semua vendor segera melengkapi persyaratan ini,” papar Dudy.

Dudy menambahkan, DLH mencatat pengelolaan sampah oleh vendor saat ini mencapai 67,22 ton per hari, dengan 25,9 ton sampah organik, 8,04 ton material daur ulang dan 8,18 ton residu. Vendor harus memiliki fasilitas pengolahan sampah sendiri, baik di dalam maupun di luar Kota Bandung.

“Hanya residu yang boleh dibuang ke TPA, itu pun sesuai kuota yang telah ditetapkan,” ucap Dudy. (Rava/N-01)

BACA JUGA  Pemkot Bandung Petakan Wilayah Utara dan Timur Rawan Longsor 

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

WAKIL Bupati Sergai Adlin Tambunan menegaskan bahwa pemerintahan yang baik harus bekerja berdasarkan data yang akurat, bukan hanya sekadar asumsi. “Kalau datanya tidak akurat, kebijakannya bisa keliru. Kalau datanya berbeda-beda…

Program MBG 3B Jadi Sasaran Edukasi KB di Kota Bandung 

PEMERINTAH Kota Bandung mendorong penguatan edukasi Keluarga Berencana (KB) pasca persalinan melalui integrasi dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita (3B). Upaya ini dilakukan…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

  • November 13, 2026
Kalog Catat Pengiriman Sepeda Motor Naik 17% hingga Oktober

Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

  • November 13, 2026
Pemkab Sergai Berkomitmen Gunakan Data dalam Membangun

Program MBG 3B Jadi Sasaran Edukasi KB di Kota Bandung 

  • November 13, 2026
Program MBG 3B Jadi Sasaran Edukasi KB di Kota Bandung 

Imigrasi Juanda Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers Lewat Mancing Bersama

  • November 13, 2026
Imigrasi Juanda Perkuat Kemitraan dengan Insan Pers Lewat Mancing Bersama

Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

  • November 12, 2026
Carrick Resmi Dipecat, Pochettino Calon Terdepan Duduki Kursi Panas MU

Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR

  • November 12, 2026
Prabowo Punya Waktu 14 Hari untuk Ajukan Nama Dua Cawapres ke MPR