Bumdes Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

BADAN Usaha Milik Desa (Bumdes) harus menjadi motor penggerak perekonomian desa.

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Tengah, Sumarno saat membuka workshop, Selasa (12/11).

Workshop bertema  “Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bumdes, BUMD, dan BLUD di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jateng.

“Pemprov Jawa Tengah mendorong optimalisasi peran strategis Bumdes untuk  memacu pergerakan ekonomi,” kata Sumarno.

“Sekaligus percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Sumarno mengatakan badan usaha ini mempunyai potensi besar di berbagai sektor, baik sektor konsumsi, produksi, dan sebagainya.

Termasuk potensi dalam penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat, pengelola berbagai produk pertanian.

Juga usaha mikro kecil menengah, serta menjadi penghubung antara produsen dengan konsumen.

BACA JUGA  Sekda Jateng Tekankan Transparansi Pengelolaan APBD

Dukung pembangunan desa

Pemprov Jateng juga mendorong para pengelola badan usaha milik desa untuk dapat mengkaji berbagai potensi yang bisa dikembangkan.

Termasuk kolaborasi antara badan usaha milik desa dengan pemangku kepentingan lain dalam penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Melalui kolaborasi itu, badan usaha ini dapat mengejar para wajib pajak untuk membayar pajak melalui badan usaha desa, sehingga ketaatan membayar pajak di desa meningkat.

Selain itu, Bumdes juga dapat menyediakan dana talangan bagi para wajib pajak, sehingga tidak ada warga yang menunggak pembayaran pajak kendaraan betmotor.

Untuk mempermudah penarikan pajak, kata Sumarno, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng akan memberikan data para wajib pajak kepada pengelola Bumdes.

BACA JUGA  Tingkatkan Tata Kelola BPR BKK, Pemprov Jateng Siapkan Komisaris

Seperti data nama, alamat, dan waktu jatuh tempo pajak, sehingga pengelola Bumdes segera bergerak untuk mengingatkan para wajib pajak agar tidak terlambat membayar.

“Kami sedang merintis ini dengan menggandeng beberapa Bumdes. Harapannya ini bisa diperluas di seluruh Jateng,” jelas Sumarno.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mendorong BUMD mengoptimalkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. (Htm/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

BPS Catat IPM Yogyakarta Naik 0,95 Poin

BADAN Pusat Statistik (BPS) Daerah Istimewa Yogyakarta mencatat nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DIY pada 2026 sebesar 83,43. Hal itu berarti meningkat 0,95 poin atau 1,15 persen dibandingkan tahun sebelumnya…

BPPTKG DIY Catat Puncak Merapi Diguncang 840 Gempa selama Sepekan

BALAI Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta mencatat selama sepekan dari Jumat (30/10) sampai Kamis (5/11) di kawasan puncak Gunung Merapi terjadi 840 kali gempa. Kepala BPPTKG Yogyakarta…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

BPS Catat IPM Yogyakarta Naik 0,95 Poin

  • November 8, 2026
BPS Catat IPM Yogyakarta  Naik 0,95 Poin

BPPTKG DIY Catat Puncak Merapi Diguncang 840 Gempa selama Sepekan

  • November 8, 2026
BPPTKG DIY Catat Puncak  Merapi Diguncang 840 Gempa selama Sepekan

Ribuan Pelari Ramaikan Sembada Run 2026

  • November 8, 2026
Ribuan Pelari Ramaikan Sembada Run 2026

OJK Jateng: Inklusi Keuangan Capai 95 Persen, Literasi Masih 72,8 Persen

  • November 8, 2026
OJK Jateng: Inklusi Keuangan Capai 95 Persen, Literasi Masih 72,8 Persen

Persija Kembali ke Puncak Klasemen, Garudayaksa dan Isenmulang Buat Kejutan

  • November 7, 2026
Persija Kembali ke Puncak Klasemen, Garudayaksa dan Isenmulang Buat Kejutan

Cianjur Tambah Medali Emas di Porprov XV Jabar dari Muaythai

  • November 7, 2026
Cianjur Tambah Medali Emas di Porprov XV Jabar dari Muaythai