Bumdes Harus Jadi Motor Penggerak Ekonomi Desa

BADAN Usaha Milik Desa (Bumdes) harus menjadi motor penggerak perekonomian desa.

Hal itu ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Pemprov Jawa Tengah, Sumarno saat membuka workshop, Selasa (12/11).

Workshop bertema  “Tata Kelola dan Manajemen Risiko Bumdes, BUMD, dan BLUD di Kantor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Jateng.

“Pemprov Jawa Tengah mendorong optimalisasi peran strategis Bumdes untuk  memacu pergerakan ekonomi,” kata Sumarno.

“Sekaligus percepatan pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat,” lanjutnya.

Sumarno mengatakan badan usaha ini mempunyai potensi besar di berbagai sektor, baik sektor konsumsi, produksi, dan sebagainya.

Termasuk potensi dalam penyediaan berbagai kebutuhan masyarakat, pengelola berbagai produk pertanian.

Juga usaha mikro kecil menengah, serta menjadi penghubung antara produsen dengan konsumen.

BACA JUGA  RUU Prioritas Dapat Masukan Dari Elemen Agar Lebih Membumi

Dukung pembangunan desa

Pemprov Jateng juga mendorong para pengelola badan usaha milik desa untuk dapat mengkaji berbagai potensi yang bisa dikembangkan.

Termasuk kolaborasi antara badan usaha milik desa dengan pemangku kepentingan lain dalam penarikan pajak bumi dan bangunan (PBB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Melalui kolaborasi itu, badan usaha ini dapat mengejar para wajib pajak untuk membayar pajak melalui badan usaha desa, sehingga ketaatan membayar pajak di desa meningkat.

Selain itu, Bumdes juga dapat menyediakan dana talangan bagi para wajib pajak, sehingga tidak ada warga yang menunggak pembayaran pajak kendaraan betmotor.

Untuk mempermudah penarikan pajak, kata Sumarno, Badan Pengelola Pendapatan Daerah Jateng akan memberikan data para wajib pajak kepada pengelola Bumdes.

BACA JUGA  Kejari Karanganyar Tahan Camat Ngargoyoso atas Kasus Korupsi Bumdes Berjo

Seperti data nama, alamat, dan waktu jatuh tempo pajak, sehingga pengelola Bumdes segera bergerak untuk mengingatkan para wajib pajak agar tidak terlambat membayar.

“Kami sedang merintis ini dengan menggandeng beberapa Bumdes. Harapannya ini bisa diperluas di seluruh Jateng,” jelas Sumarno.

Dalam kesempatan itu, Sekda juga mendorong BUMD mengoptimalkan penerapan tata kelola dan manajemen risiko yang baik. (Htm/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Paku Alam X Minta Masyarakat Berikan Informasi Lengkap saat Disensus

SENSUS Ekonomi 2026 merupakan pendataan menyeluruh terhadap seluruh kegiatan ekonomi di luar sektor pertanian. Bagi Daerah Istimewa Yogyakarta, hasil sensus yang diselenggarakan setiap 10 tahun sekali itu memiliki nilai yang…

OJK Gandeng Persis Perluas Akses Keuangan Sampai Desa

OTORITAS Jasa Keuangan (OJK) bersama Persatuan Islam (Persis) memperkuat literasi dan inklusi keuangan syariah melalui penyelenggaraan School of Syariah (SoS) dan implementasi Ekosistem Pusat Inklusi Keuangan Syariah (EPIKS) di Auditorium…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Polda Metro Jaya Sebut Penangkapan Roy dan Tifa Murni Proses Hukum

  • June 19, 2026
Polda Metro Jaya Sebut Penangkapan Roy dan Tifa  Murni Proses Hukum

Bekuk Korsel, Meksiko Segel Tiket ke Babak 32 Besar

  • June 19, 2026
Bekuk Korsel, Meksiko Segel Tiket  ke  Babak 32 Besar

Paku Alam X Minta Masyarakat Berikan Informasi Lengkap saat Disensus

  • June 19, 2026
Paku Alam X Minta Masyarakat Berikan Informasi Lengkap saat Disensus

UGM Masuk Ranking 206 Dunia Versi QS WUR 2027

  • June 19, 2026
UGM Masuk Ranking 206 Dunia Versi QS WUR 2027

Qatar Digunduli Kanada, Swiss Gilas Bosnia

  • June 19, 2026
Qatar Digunduli Kanada, Swiss Gilas Bosnia

OJK Gandeng Persis Perluas Akses Keuangan Sampai Desa

  • June 19, 2026
OJK Gandeng Persis Perluas Akses Keuangan Sampai Desa