ANGGOTA DPRD Solo mempermasalahkan 17 prioritas pembangunan yang dilaksanakan di era pemerintahan Gibran Rakabuming Raka. Pasalnya, ada sejumlah pembangunan yang dinilai diluar dokumen RPJMD Kota Solo 2021-2023 dan telah memunculkan dampak yang tidak diinginkan.
“Seperti Masjid Raya Sheikh Zayed, DPRD tidak pernah diajak koordinasi. Keberadaan masjid ini berada di luar perencanaan dalam dokumen RPJMD Kota tahun 2021-2026,” kata Wakil Ketua DPRD Solo saat membacakan rekomendasi untuk LKPJ Wali Kota Gibran pada sidang paripurna.
Menurut lembaga wakil rakyat Kota Solo ini, jika mengacu dokumen RPJMD Kota Surakarta 2021-2023, mestinya Pemkot lebih memprioritaskan pembangunan Masjid Sriwedari yang hingga kini belum selesai.
Politisi PKS yang duduk sebagai Wakil Ketua DPRD Solo ini menambahkan, keberadaan Masjid Raya SheikhZayed saat ini sudah mulai menimbulkan beberapa dampak yang tidak diinginkan.
“Karena banyak infrastruktur yang belum direncanakan secara baik, muncul kemacetan karena kantong parkir tidak optimal. Pusat oleh-oleh tradisional dimonopoli pihak-pihak tertentu dan belum menggerakkan UMKM di Solo,” lanjutnya.
DPRD Solo selaku unsur penyelenggara Pemerintajlh Daerah, lanjut dia, sejauh ini tidak pernah diajak koordinasi dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
Namun sayangnya, terkait hal itu, DPRD dalam rekomendasi hanya meminta eksekutif tidak mengulangi lagi, meski prinsip prinsip penyelenggaraan tidak dilaksanakan secara baik.
“Setelah adanya rekomendasi DPRD atas laporan LKPJ Tahun2023, Wali Kota diha- rapkan melakukan koordinasi denganDPRD sejak mulai dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, maupun rencana pembangunan Islamic Center,” tukas dia.
Selain Masjid Raya Sheikh Zayed, DPRD Solo menelisik revitalisasi Ngsrsopura dan Gatot Subroto yang sudah selesai tahun lalu. Yang sangat dikritisi adalah data tentang kenaikan omzet penjualan dsri para pelaku UMKM yang disebut naik signifikan.
” Kenyataannya tidak berdampak pada kenaikan Penghasilan Asli Daerah (PAD). Jadi kedepan harus ada kajian perihal keberadaan Koridor Ngarsopuro dan Gatot Subroto terhadap sumbangan ke PAD. Pemkot pun harus memprioritaskan pelaku dan produk UMKM dari warga kota,” ujar dia.
Begitu halnya terkait revitalisasi Taman Balekambang yang menelan anggaran lebih dari Rp100 miliar. Meski pembangunan sudah tuntas Desember 2023, hingga April 2024 belum diserahkan kepada Pemkot Solo.
“Akibat belum adanya penyerahan kepada Pemkot, momentum lebaran tahun ini tidak berdampak pada peningkatan PAD. Harus ada ketegasan kepemilikan lahan ini milik siapa, kapan hasil renovasi akan diserahkan kepada Pemkot.”
Pengkritisan yang sama juga atas pembangunan Museum of Culture and Technology yang memanfaatkan lahan kawasan Pedaringan.
“Dulu lahan ini merupakan qkawasan aneka usaha. Tetapi pada 2023, ada hibah untuk museum. Konsep ini tidaksesuai dengan visi misi dari dokumen RPJMD Kota 2021-2026 dan Perda Penyertaan Modal Perusahaan Umum Daerah Pergudangan dan Aneka Usaha Pedaringan,” tandasnya. (Wid/L-01)
