Haruni Krisnawati: Pasar Karbon Harus Inklusif dan Berbasis Sains

DELEGASI Republik Indonesia melalui Kementerian Kehutanan menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan mekanisme pasar karbon global yang adil, inklusif, dan berbasis sains dalam pembahasan Pasal 6.4 Perjanjian Paris pada Sidang CMA7 COP30 di Belém, Brasil.

Staf Ahli Menteri Kehutanan Bidang Perubahan Iklim, Haruni Krisnawati, dalam intervensinya menekankan pentingnya agar mekanisme Artikel 6.4 menjamin integritas lingkungan berjalan adil tanpa mengorbankan partisipasi negara berkembang, khususnya di sektor berbasis alam seperti kehutanan, lahan gambut, dan mangrove.

“Kami mendukung integritas lingkungan, tetapi aturan yang terlalu kaku seperti penyesuaian otomatis baseline atau standar kebocoran global berpotensi menegasikan inisiatif berbasis alam yang justru menjadi tulang punggung mitigasi perubahan iklim,” ujar Haruni, Rabu (12/11).

Haruni menambahkan, Indonesia mendorong agar penerapan aturan berbasis sains tetap mempertimbangkan keadilan dan keterjangkauan, sehingga semua negara dapat berkontribusi secara efektif terhadap mitigasi iklim global.

BACA JUGA  Timnas Voli Putra Indonesia U-21 Takluk dari Brasil

Pokok Intervensi Indonesia di Sidang Artikel 6.4

Dalam agenda pembahasan Laporan Badan Pengawas (Supervisory Body) untuk Mekanisme Pasal 6.4, Indonesia mengajukan sejumlah masukan penting yang juga mendapat dukungan dari Kosta Rika, Brasil, Norwegia, dan Inggris, di antaranya:

  1. Revisi Standar Baseline dan Penyesuaian Otomatis (Downward Adjustment)- Indonesia menilai penurunan baseline tahunan otomatis sebesar 1% dapat membuat proyek REDD+, restorasi ekosistem, dan karbon biru menjadi tidak layak secara ekonomi.
  2. Pendekatan Berbasis Sains untuk Penilaian Kebocoran-Indonesia meminta metodologi global yang realistis, terutama bagi kegiatan berbasis alam.
  3. Perlindungan Kegiatan Berbasis Lahan – Indonesia menegaskan agar aturan pasca-krediting dan Risk Tools tidak menegasikan proyek kehutanan, lahan, dan mangrove.
  4. Keterlibatan Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal (IPLCs)-Indonesia mendorong proses konsultasi diperpanjang dan dilakukan secara inklusif serta transparan.
  5. Penguatan Pendanaan dan Alih Teknologi-Indonesia menyerukan dukungan capacity building agar negara berkembang dapat berpartisipasi aktif dalam mekanisme karbon global.
BACA JUGA  Indonesia Siapkan US$125 Juta untuk Dukung Hutan Tropis Dunia

Inklusif  dan berbasis sains

Sebagai negara kepulauan megadiversitas, Indonesia juga menekankan pentingnya solusi berbasis alam (Nature-Based Solutions) dan karbon biru dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan gambut sebagai bagian penting dari target mitigasi global.

Sidang yang digelar Selasa (11/11) tersebut merupakan bagian dari pembahasan laporan tahunan keempat Supervisory Body untuk Mekanisme Pasal 6.4 pada Konferensi Para Pihak (COP30). Diskusi masih akan berlanjut untuk menyepakati rekomendasi final yang diajukan.

Intervensi Indonesia ini sejalan dengan agenda strategis FOLU Net Sink 2030, yang menargetkan sektor kehutanan dan penggunaan lahan lainnya menjadi penyerap karbon bersih pada tahun 2030.

“Perjuangan ini harus terus disuarakan. Indonesia akan terus memperjuangkan aturan yang seimbang, dapat diterapkan, dan menjamin keadilan bagi semua pihak, terutama negara berkembang yang berkontribusi besar bagi iklim dunia,” tegas Haruni. (*/S-01)

BACA JUGA  Perkuat Lini Depan, PSS Sleman Gaet Bomber Asal Brasil

Siswantini Suryandari

Related Posts

Ukraina Mengaku Tengah Berunding dengan Rusia Soal Pertukaran Tawanan

PERANG Rusia dengan Ukraina belum menunjukan tanda-tanda akan berhenti. Meski begitu, di tengah peperangan tersebut, kedua pihak sepakat untuk membahas pertukaran tawanan yang berjumlah sekitar 1.200-1.300 orang. Hal tersebut diungkapkan…

Soal Subsidi Klub dan Insentif Asosiasi Futsal Provinsi, PSSI bakal Audit Aliran Dana Non-APBN FFI

Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) menegaskan komitmennya terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan Federasi Futsal Indonesia (FFI), termasuk rencana audit dana non-APBN. Hal itu untuk menelusuri persoalan tunggakan subsidi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Polresta Yogyakarta Bekuk Pelaku Pemerasan Bermodus Temuan Ponsel di Malioboro

  • November 20, 2026
Polresta Yogyakarta Bekuk Pelaku Pemerasan Bermodus Temuan Ponsel di Malioboro

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

  • November 20, 2026
Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Gilas Shan United, Persib Tempel JDT di Puncak Klasemen

  • November 19, 2026
Gilas Shan United, Persib Tempel JDT di Puncak Klasemen

Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

  • November 19, 2026
Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

  • November 19, 2026
Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis

  • November 19, 2026
Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis