BP3MI Jabar ikut menangani kasus lima orang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang ditembak di perairan Tanjung Rhu, Selangor, Malaysia Jumat (24/5) dini hari.
“Kami ingin memastikan apakah ada korban asal Jabar atau tidak, karena lima PMI yang menjadi korban penembakan oleh Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia (APMM) masih diidentifikasi,” kata Kepala BP3MI (Balai Pelayanan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Jabar, Kombes Pol Mulia Nugraha Senin (27/1).
Pihaknya juga berkoordinasi dengan KBRI di Malaysia untuk memastikan siapa saja PMI yang menjadi korban penembakan.
Saat ini kata Nugraha, polisi masih dalam siasatan (proses pemeriksaan resmi) dan menunggu hasil identifikasi.
Nugraha menjelaskan bawa ada laporan bahwa dua warga Kabupaten Sumedang sebagai PMI di Malaysia hilang kontak dengan keluarganya.
Kedua orang ini adalah Resa Koswara (25) warga Dusun/Desa Jatiroke, RT 07/05 , Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
Dan Eti Erlina (53), warga Dusun Cigalagah RT 04/03, Desa Nagrak, Kecamatan Buah dua, Kabupaten Sumedang.
Pengantar Kerja Ahli Muda Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Erni Haerani, menyatakan, keduanya menjadi korban penempatan PMI non-prosedural.
Mereka berangkat melalui jalur ilegal. Hingga kini mereka hilang kontak dengan keluarganya.
Pengantar Kerja Ahli Muda Disnakertrans Kabupaten Sumedang, Erni Haerani, menyatakan, keduanya menjadi korban penempatan PMI non-prosedural.
Mereka berangkat melalui jalur ilegal. Hingga kini mereka hilang kontak dengan keluarganya.
“Berdasarkan informasi yang dihimpun dari keluarganya, mereka terakhir berkomunikasi pada 12 November 2024. Saya sempat mengabari keluarganya, bahwa dokumen-dokumen pribadinya diambil paksa oleh pihak agensi,” papar Erni.
Selain itu lanjut Erni, keterangan dari keluarganya PMI asal Jatinangor yang bernama Resa berangkat ke Malaysia sejak 2019.
Sedangkan Resa tidak ada keterangan jelas dari keluarganya. Tetapi informasi terakhir, ia terdampar di hutan Bantulu, Malaysia sudah tiga bulan.
“Kami telah berkoordinasi dengan BP3MI Jabar, Kementerian Luar Negeri dan juga deggan Disnakertrans Jabar,” tutur Erni. (Rava/S-01)
