Kemendagri Terima 337 Usulan Daerah Otonomi Baru

KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) menerima 337 usulan pembentukan daerah otonomi baru (DOB) di seluruh Indonesia.

Jumlah tersebut meliputi 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus.

“Tadi pembahasan tentang daerah otonomi baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya,” kata Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya usai Rapat Kerja dengan Komite 1 DPD RI di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Selasa (11/12).

Bima menyatakan Bahwa usulan DOB ini diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian.

Terutama untuk membuka moratorium akan menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan DOB.

“Hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita. Kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi harus melibatkan banyak pihak,” jelas Bima Arya.

BACA JUGA  Inilah Respons Wamendagri Bila Kepala Daerah tidak Hadir Retret

Bima menyampaikan bahwa diskusi tentang arah otonomi daerah ke depan menjadi salah satu pembahasan yang ikut dibicarakan dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI .

Nantinya usulan DOB ini apakah masih tetap di provinsi, kota atau kabupaten. Juga dibahas sistem pemilihannya.

“Kami memberikan ruang kepada semua untuk memberikan masukan terkait dengan perbaikan sistem,” ujarnya.

Moratorium Daerah Otonomi Baru

Saat ini Kemendagri juga menerima banyak sekali permintaan agar moratorium DOB dihentikan.

Bima menjelaskan bahwa bila kebijakan moratorium dicabut, maka disepakati agar pembentukan daerah dilakukan secara terbatas.

Dan betul-betul berkaitan dengan kepentingan strategis nasional.

Alasannya banyak DOB tidak memenuhi target lantaran pembiayaan dan ketergantungan pada pusat cukup besa.

BACA JUGA  Wamendagri Puji Inovasi Penanganan TB Jateng

Selain itu  DOB tidak berkembangan sesuai dengan target pemekaran daerah yang diharapkan.

“Ada DOB yang baik, tetapi banyak juga catatan DOB yang bisa dikatakan tidak maksimal begitu. Nah ini membutuhkan kajian yang sangat matang,” ujarnya.

Saat ini, pembiayaan program-program prioritas nasional tengah membutuhkan banyak anggaran seperti  mendukung kedaulatan pangan.

“Tentunya pembiayaan DOB itu juga harus kita hitung sejauh mana itu bisa tetap mendukung kebijakan-kebijakan nasional tadi,” tuturnya.

Namun ada sejumlah daerah memang membutuhkan pemekaran karena wilayahnya yang terlalu luas. (*/S-01)

BACA JUGA  Sekda Jabar Siap Ikuti Retret Kemendagri di Jatinangor

Siswantini Suryandari

Related Posts

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

DEWAN Perwakilan Rakyat (DPR) RI resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam rapat paripurna pada Kamis (19/11/2026). Pengesahan dilakukan…

Sohibul Iman Resmi Gantikan HNW Jadi Wakil Ketua MPR RI

ANGGOTA Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman resmi dilantik menjadi Wakil Ketua MPR RI pada Senin. Ia menggantikan Hidayat Nur Wahid yang mengundurkan diri. Hidayat Nur Wahid (HNW) tak lagi…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

  • November 20, 2026
Akhirnya DPR Sahkan UU Perampasan Aset

Gilas Shan United, Persib Tempel JDT di Puncak Klasemen

  • November 19, 2026
Gilas Shan United, Persib Tempel JDT di Puncak Klasemen

Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

  • November 19, 2026
Pemprov dan Polda Jabar Perkuat Mitigasi Bencana

Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

  • November 19, 2026
Empat Terminal Kereta Api Perkuat Ekosistem Logistik Halal

Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis

  • November 19, 2026
Tingkatkan Nilai Jual Tomat Lewat Bubuk Premium, Tim UGM Juara 1 Kompetisi Bisnis

Mahasiswa UNY Tebar 1.000 Benih Ikan dan Bersihkan Sungai Koteng

  • November 19, 2026
Mahasiswa UNY Tebar 1.000 Benih Ikan dan Bersihkan Sungai Koteng