PRESIDEN Joko Widodo memerintahkan Kementerian Kominfo, Kementerian Keuangan dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk melakukan mitigasi cepat dugaan kebocoran 6 juta Nomor Pokok Wajib Pajak ( NPWP).
Bocornya 6 juta NPWP diungkap oleh pendiri Ethical Hacker Indonesia, Teguh Aprianto.
“Saya sudah perintahkan Kementerian Kominfo dan Kementerian Keuangan, juga BSSN untuk melakukan mitigasi secepatnya atas (dugaan) terjadinya kebocoran data NPWP itu,” kata Presiden Jokowi di Bayudono, Boyolali, Jawa Tengah, Kamis (19/9).
Menurutnya kebocoran data ini bukan hanya dialami Indonesia saja, tetapi juga dialami banyak negara.
Dan peristiwa itu bisa saja karena keteledoran pasword atau banyak penyimpangan yang terjadi di banyak tempat berbeda. Sehingga bisa memberikan ruang untuk diretas atau dihack.
Sebagai jalan keluar, Kemkominfo, Kementerian Keuangan dan BSSN harus bergerak cepat melakukan mitigasi. Dan segera ambil langkahg perbaikan dan penuntasan kasus.
Pada bagian lain, Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta sudah bergerak cepat memerintahkan Dirjen Pajak Suryo Utomo dan jajarannya melakukan evaluasi bocornya 6 juta NPWP.
Mulyani menegaskan setelah evaluasi itu, Ditjen Pajak harus memberikan penjelasan secara lengkap, sebab hal ini sangat ditunggu masyarakat .
Kasus kebocoran data 6 juta data NPWP termasuk milik Presiden Jokowi dan kedua putranya, Gibran Rakabuming dan Kaesang Pangarep.
Dalam foto yang diunggah oleh Teguh, terlihat akun yang menjual data tersebut adalah Bjorka. Sebelumnya sosok ini dikenal sebagai pihak yang juga diduga memiliki data dari beberapa lembaga negara
Kebocoran terjadi pada September ini. Dari penelisikan data yang ada berjumlah 6.663.379 dijual US$10 ribu atau sekitar Rp153,1 miliar. Penjualnya adalah Bjorka.(WID/S-01)
