Muhadjir Effendy Jabat Plt Menteri Sosial Gantikan Risma

PRESIDEN RI Joko Widodo menunjuk Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Menteri Sosial.

Muhadjir Effendy menggantikan Tri Rismaharini yang mundur dari jabatannya sebagai mensos karena maju kontestasi Pilgub Jawa Timur.

“Presiden menunjuk Bapak Muhadjir Effendy, Menko PMK, sebagai Pelaksana Tugas, Wewenang, dan Tanggung Jawab Mensos sampai diangkatnya Mensos definitif,” kata Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana di Jakarta, Jumat (6/9).

Ari mengatakan bahwa emberhentian Risma dari jabatan Mensos tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 100/P Tahun 2024.

Sebelumnya Risma telah mengajukan permohonan pengunduran kepada Presiden dan telah disetujui.

Sementara itu Presiden Jokowi usai meresmikan Fylover Djuanda di Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur membenarkan bahwa ia telah menyetujui pengunduran diri Tri Rismaharini sebagai mensos.

BACA JUGA  Mensos: Masuk Sekolah Rakyat Siswa Akan Jalani Talent Test

Sedangkan untuk pengunduran diri Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung belum disetujui presiden.

Pramono Anung mundur dari jabatannya sekarang karena diusung PDIP untuk maju sebagai calon Gubernur DKI Jakarta bersama Rano Karno sebagai wakilnya.

Pramono telah mengajukan pengunduruan diri, namun Presiden Jokowi belum memberikan keputusan resmi.

Bahkan surat pengunduran diri belum ditandatangani oleh Presiden Jokowi. “Belum saya tandatangani,” katanya.

Presiden Jokowi menegaskan bahwa kemungkinan akan ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat karena mundurnya beberapa menteri. (*/S-01)

BACA JUGA  Gus Ipul–Seskab Bahas BLT Korban Bencana Sumatra

Siswantini Suryandari

Related Posts

TNI AL Kirim Personel ke Italia untuk Jadi Awak Kapal Induk Garibaldi

KEPALA Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali membenarkan pengiriman 100 personel TNI AL ke Italia untuk mengawaki kapal induk Giuseppe Garibaldi yang dihibahkan ke Indonesia. Personel itu terdiri dari…

Negara Dinilai belum Akui dan Lindungi Hak Masyarakat Adat

DPR RI secara resmi memasukkan RUU Masyarakat Adat ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas tahun 2026. Namun para akademisi mendesak agar pembahasan RUU Masyarakat Adat ini melibatkan pimpinan masyarakat,…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Lurah Condongcatur Resmi Jadi Tersangka Kasus Tanah Kas Desa

  • June 30, 2026
Lurah Condongcatur Resmi Jadi Tersangka Kasus Tanah Kas Desa

Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak masih Marak di Jateng

  • June 30, 2026
Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak masih Marak di Jateng

Polda Jateng Berhasil Ungkap 75 Kasus 3C Selama Juni 2026

  • June 30, 2026
Polda Jateng Berhasil Ungkap 75 Kasus 3C Selama Juni 2026

Dinyatakan Bersalah, Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun

  • June 30, 2026
Dinyatakan Bersalah, Nadiem Makarim Divonis 10 Tahun

TP PKK Jabar Bertekad Entaskan Stunting dan Lindungi Perempuan-Anak

  • June 30, 2026
TP PKK Jabar Bertekad Entaskan Stunting dan Lindungi Perempuan-Anak

Pemprov Jabar Depositkan Rp1 M untuk Korban Penyekapan

  • June 30, 2026
Pemprov Jabar Depositkan Rp1 M untuk Korban Penyekapan