PEMERINTAH Provinsi Jawa Barat akan mengevaluasi operasional angkutan kota (angkot) yang dinilai sudah tidak layak jalan. Langkah itu difokuskan pada angkutan antarkabupaten dan antarkota, yang masih menggunakan armada tua serta tidak lagi memenuhi standar pelayanan publik.
Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi menyatakan pihaknya bukan sekadar menertibkan, tetapi juga menghadirkan solusi konkret. Ia berencana mendorong transformasi tata kelola dengan memberdayakan para sopir angkot agar bisa menjadi pemilik armada melalui skema pembiayaan yang lebih berpihak.
Sejalan dengan visi ramah lingkungan, Dedi juga berwacana agar peremajaan angkutan kota ini didominasi oleh armada berbasis kendaraan listrik (EV), guna menekan penggunaan moda transportasi konvensional berbahan bakar fosil.
“Kita ingin sopir menjadi pemilik kendaraan. Pemerintah sedang memikirkan skema pembiayaan tanpa uang muka (DP) sehingga kesejahteraan mereka tumbuh. Jika sopir bertindak sekaligus sebagai pemilik yang mencicil dan merawat kendaraannya, mereka akan jauh lebih tertib dibandingkan jika hanya sekadar menyetor,” ungkapnya.
Perubahan budaya
Gubernur menegaskan keberhasilan sistem angkutan massal tidak hanya bergantung pada kualitas armada, melainkan juga harus didukung oleh perubahan budaya masyarakat serta peningkatan infrastruktur kawasan perkotaan.
Ekosistem transportasi modern harus ditunjang oleh trotoar yang ramah pejalan kaki, penerangan jalan yang memadai, pengelolaan sampah yang baik, fasilitas publik yang bersih, hingga sistem keamanan terpadu yang mampu mengimbangi tingginya mobilitas warga.
“Transportasi modern itu bukan hanya kendaraannya yang bagus, tetapi perilaku masyarakatnya juga harus berubah dan layanan kotanya ikut modern,” tandasnya.
Pembangunan Infrastruktur Indonesia Mastran
Sementara itu dalam prosesi groundbreaking pembangunan infrastruktur Indonesia Mass Transit Project (Mastran) sekaligus Penandatanganan Kerja Sama Penyediaan Public Service Obligation (PSO) Layanan Angkutan Massal di Kawasan Cekungan Bandung, Gubernur menegaskan, masyarakat saat ini sangat membutuhkan layanan transportasi umum yang tidak hanya terintegrasi, tetapi juga berkeadilan.
“Ini adalah kegembiraan bagi masyarakat Bandung Raya. Kita berharap penyelenggaraan pembangunannya berjalan aman, lancar, tanpa gangguan, dan mampu menghadirkan kualitas infrastruktur yang bermutu tinggi,” tuturnya.
Dedi menyebut, transportasi publik kini telah menjadi kebutuhan dasar warga metropolitan. Provinsi Jabar memasuki era baru. Transportasi modern bukan sekadar soal kecepatan, tetapi juga pelayanan yang prima, terdigitalisasi dan (saling) terkoneksi.
Sejalan dengan hadirnya infrastruktur baru, ia mendorong perubahan perilaku pengguna transportasi publik agar lebih tertib. Kesadaran menjaga fasilitas umum, membuang sampah pada tempatnya, serta etika berinteraksi di ruang publik menjadi hal krusial.
Keamanan dan kenyamanan penumpang
Dan pemerintah perlu memberikan pelayanan yang apik guna menunjang keamanan dan kenyamanan penumpang. Mulai dari ketersediaan fasilitas kebersihan, trotoar yang laik, penerangan jalan yang memadai, hingga pengamanan ekstra.
“Karena semakin tinggi trafik transportasi publik kalau tidak diimbangi dengan ketersediaan pengamanan yang kuat maka akan (berpotensi) meningkatkan kejahatan. Jabar harus adil. Kota-kota besar berkembang, tetapi desa-desa juga harus merasakan pembangunan. Infrastruktur dasar wajib menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” sambungnya. (zahra/M-01)
