DPC Partai Gerindra Kabupaten Sidoarjo menyoroti hasil survei Accurate Research and Consulting Indonesia (ARCI) periode 1–10 Agustus 2026.
Menurut mereka, meski mencatat angka kepuasan publik sebesar 70,6 persen bagi pemerintahan Bupati Subandi dan Wakil Bupati Mimik Idayana, Gerindra juga menyebut tren penurunan yang konsisten serta kejanggalan kalkulasi data dalam hasil survei tersebut.
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Sidoarjo, Achmad Muzayin Syafrial, menegaskan bahwa survei merupakan potret persepsi publik yang penting, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan pemerintah.
Minta Evaluasi Tren Penurunan 14,3 Persen
Muzayin menyoroti tingkat kepuasan publik yang terus merosot sejak awal masa jabatan Subandi-Mimik. Berdasarkan data ARCI, kepuasan masyarakat berada di angka 84,9 persen pada 100 hari pertama, turun ke 80,5 persen pada enam bulan, 71,8 persen pada satu tahun, dan kini tersisa 70,6 persen setelah satu setengah tahun berjalan.
”Terjadi penurunan sebesar 14,3 persen dari masa 100 hari pertama. Angka penurunan ini harus diperlakukan sebagai peringatan dini untuk melakukan evaluasi bersama, bukan sebagai bahan untuk saling menyalahkan,” ujar Muzayin dalam keterangan resminya.
Soroti Ketidaksesuaian Data dan Metodologi ARCI
Selain tren penurunan, Gerindra mempertanyakan transparansi metodologi ARCI, terutama terkait kerangka sampel, metode pembobotan, hingga margin of error. Muzayin juga menunjuk adanya perbedaan perhitungan pada rincian data kepuasan yang dipublikasikan lembaga survei tersebut.
”Rincian angka kepuasan menyebutkan Sangat Puas 8,3 persen, Puas 35,2 persen, dan Cukup Puas 25,9 persen. Jika dijumlahkan hasilnya 69,4 persen, padahal angka agregat yang dipublikasikan 70,6 persen. Terdapat selisih yang perlu diklarifikasi agar informasi ke publik tetap transparan dan terpertanggungjawabkan,” jelasnya.
Desak Evaluasi Program dan Komitmen Pengusung
Gerindra mendesak Pemkab Sidoarjo agar tidak mengabaikan keluhan publik terkait sektor ketenagakerjaan, pendidikan, dan koordinasi antarperangkat daerah. Muzayin meminta pemerintah membandingkan persepsi masyarakat dengan data objektif seperti tingkat pengangguran, penanganan banjir, hingga realisasi program daerah.
Sebagai salah satu partai pengusung utama, Gerindra menegaskan posisinya akan tetap kritis dan konstruktif mengawal jalannya pemerintahan.
”Mendukung tidak berarti membenarkan seluruh kebijakan. Sebagai partai pengusung, kami punya tanggung jawab moral dan politik untuk mengingatkan,” tegas Muzayin.
Sementara itu, menanggapi elektabilitas Partai Gerindra yang berada di angka 14,4 persen dan berada di atas PDIP, pihaknya mengimbau seluruh kader untuk tidak ber-euforia. Kenaikan tersebut dinilai sebagai amanah bagi partai untuk bekerja lebih keras memperjuangkan aspirasi masyarakat Sidoarjo. (OTW/A-01)
