GUNA menyiasati kenaikan harga gas elpiji nonsubsidi, Pemerintah Provinsi Jawa Barat bisa beralih ke sumber energi (diversifikasi energi) alternatif. Salah satu sumber energi alternatif yang bisa digunakan masyarakat sebagai pengganti elpiji yakni biogas.
“Energi tersebut dapat diperoleh melalui pengolahan kotoran hewan, seperti sapi. Sejumlah peternak di Kabupaten Bandung Barat telah mengolah kotoran sapi menjadi biogas,” ungkap Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi.
Menurut gubernur, api dari kompor yang dihasilkan biogas tergolong besar dan mampu digunakan memasak sehari-hari. Bisa mengelola kotoran sapi berubah jadi energi gas, bisa, sampah, bisa, listrik bisa.
Selain memanfaatkan biogas, masyarakat, khususnya di perkampungan dapat menggunakan kayu bakar untuk masak. Alternatif lain, untuk warga di perkotaan kompor listrik bisa menjadi pilihan.
Energi alternatif
“Jadi memang kita harus menyesuaikan dengan tingkat kemampuan dan kebutuhan kita. Saya yakin masyarakat Jabar dapat menyiasati kenaikan harga gas elpiji dengan mencari alternatif energi lain. Saya meyakini warga Indonesia ini warga yang inovatif dan cerdas,” tuturnya.
Kenaikan harga elpiji nonsubsidi mulai berlaku pada 18 April 2026. Harga elpiji 12 kilogram naik menjadi Rp228.000 per tabung di Jabar. Sementara, harga elpiji 5,5 kilogram naik menjadi Rp107.000 per tabung. Kenaikan harga tidak terjadi pada elpiji subsidi 3 kilogram.
Sementara itu kenaikan harga LPG mulai memberikan tekanan serius bagi pelaku usaha di Jabar.
Tidak hanya berdampak pada biaya produksi, kondisi ini juga memaksa pelaku usaha menghadapi dilema antara menjaga kualitas, mempertahankan harga dan menyesuaikan dengan daya beli konsumen yang menurun.
Pengaruhi jasa boga
Ketua Perkumpulan Penyelenggara Jasa Boga Indonesia (PPJI) Jabar, Rezha Noviana, menegaskan kenaikan harga LPG dan juga plastik sangat berpengaruh terhadap operasional usaha jasa boga.
“Dari sisi kami sebagai pelaku jasa boga, ini sangat berpengaruh, kami sudah menjerit. Kenaikan LPG dan plastik langsung berdampak ke harga jual.”
“Kondisi paling berat dirasakan oleh pelaku usaha yang telah terikat kontrak dengan klien, baik perusahaan maupun instansi. Dalam situasi tersebut, harga yang sudah disepakati di awal tidak bisa diubah, meskipun biaya produksi terus meningkat.”
“Kalau sudah kontrak, kami tidak bisa menaikkan harga di tengah jalan. Akhirnya kami harus putar otak supaya tetap jalan, tapi margin jadi sangat tipis,” tandasnya.
Efisiensi
Rezha menyebut, dalam upaya bertahan, pelaku usaha mulai melakukan efisiensi di berbagai aspek, termasuk pada kemasan. Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengganti penggunaan plastik kantong dengan cara yang lebih sederhana.
Bahkan ada yang sampai pakai tali rafia untuk mengikat kemasan karena harga plastik sudah sangat mahal, jadi harus cari cara supaya tetap bisa jalan.
Namun kata Reza, tidak semua komponen bisa dihemat, beberapa kebutuhan seperti boks makanan, sendok, hingga sekat mika tetap harus digunakan karena menyangkut standar penyajian.
Boks, sendok itu tidak mungkin dihilangkan, sehingga ruang efisiensinya sangat terbatas. Kondisi ini semakin berat dengan kenaikan harga yang terjadi bertahap dalam waktu singkat. Pelaku usaha harus beradaptasi cepat dengan perubahan biaya yang terus bergerak.
Jadi beban
“Selain itu, dampak lain yang dirasakan adalah berkurangnya pesanan, terutama dari instansi pemerintah. Kebijakan efisiensi anggaran membuat sejumlah pesanan yang sebelumnya rutin kini menghilang.”
“Di sisi lain, pelaku usaha juga menghadapi penurunan daya beli masyarakat. Hal ini membuat kenaikan harga menjadi dilema, karena berpotensi mengurangi jumlah pelanggan,” sambungnya.
Reza menambahkan, penggunaan LPG dalam skala besar juga menjadi beban tersendiri. Dalam operasional jasa boga, gas merupakan kebutuhan utama yang tidak memiliki alternatif, jadi mau tidak mau harus tetap pakai walaupun harganya terus naik.
Sebagian pelaku usaha akhirnya terpaksa menaikkan harga, terutama untuk pesanan baru atau usaha restoran. Namun keputusan ini juga tidak mudah karena harus mempertimbangkan kondisi pasar.
“Penggunaan LPG dalam jumlah besar untuk operasional dapur menjadi salah satu faktor utama yang membuat pelaku usaha tidak memiliki banyak pilihan selain mengikuti kenaikan harga. Dalam usaha jasa boga, kita tidak punya alternatif selain gas. Mau tidak mau harus tetap pakai, sementara harganya naik,” imbuhnya. (zahra/M-01)
