WORK From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), setiap Kamis telah berjalan efektif. Sebab kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik di kantor, melainkan pada hasil pembangunan yang dicapai.
“Kita sudah dari dulu jalankan WFH, efektif. Lihat saja produk pembangunannya, berhasil atau tidak. Selama ini administrasi berjalan baik, kemudian realisasi belanja anggaran malah over,” papar Gubernur Jabar, Dedi Mulyadi usai silaturahmi bersama pegawai Pemprov dan para kepala daerah se-Jabar di Gedung Sate, Senin (30/3).
Kegiatan silaturahmi ini menjadi momentum konsolidasi antara Pemprov Jabar dengan para kepala daerah guna memperkuat sinergi pembangunan di wilayah Jabar.
Over jabatan struktural
Pada kesempatan itu, gubernur menegaskan pentingnya efektivitas birokrasi serta penguatan tenaga teknis dalam pelayanan publik.
“Problem dari kita ini lebih banyak jabatan struktural, lebih banyak fungsi-fungsi yang menyuruh dibanding yang mengerjakan,” terangnya
Menurut Dedi, pemerintah membutuhkan lebih banyak sumber daya manusia yang terlibat langsung dalam pelayanan teknis. Oleh karena itu, ke depan, ia akan memperbanyak tenaga yang bekerja pada layanan yang bersifat teknis langsung.
Gubernur pun menyampaikan permohonan maaf kepada para pegawai. Ia juga mengungkapkan sejumlah agenda penting yang tengah dijalankan pemerintah daerah, mulai dari penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) hingga proses pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Masih dibahas
Sebelumnya Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyebut, wacana penerapan kebijakan WFH maupun Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung masih dalam pembahasan, sekaligus menunggu petunjuk pelaksanaan (juklak) dan petunjuk teknis (juknis) dari pemerintah pusat.
Saat ini terdapat perbedaan rekomendasi antara pemerintah pusat dan pemerintah provinsi terkait pola kerja fleksibel.
“Pemprov Jabar menyarankan WFA dilakukan setiap Kamis. Sedangkan pemerintah pusat mengusulkan pelaksanaannya pada hari Jumat. Ini masih dalam tahap kajian oleh Pemkot Bandung dengan mempertimbangkan situasi di lapangan, termasuk kemungkinan penerapan PJJ di lingkungan sekolah,” jelasnya. (zahra/A-01)
