IPB: Modifikasi Cuaca Bukan Solusi Permanen

MENINGKATNYA  frekuensi bencana hidrometeorologi di berbagai wilayah Indonesia mendorong pemanfaatan teknologi modifikasi cuaca sebagai salah satu langkah mitigasi. Selama ini, modifikasi cuaca kerap dipersepsikan sebagai solusi cepat untuk menekan dampak banjir, tanah longsor, dan cuaca ekstrem.

Namun, Dosen Departemen Geofisika dan Meteorologi IPB University, Sonni Setiawan, SSi, MSi, menegaskan bahwa modifikasi cuaca hanya bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan.

Dikutip dari laman IPB University, Sonni menyatakan bahwa modifikasi cuaca dapat menjadi salah satu ikhtiar untuk meminimalisasi dampak bencana hidrometeorologi. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut bukan solusi permanen.

“Modifikasi cuaca itu penting sebagai salah satu usaha mitigasi, tetapi harus digarisbawahi bahwa ini bukan solusi permanen. Ia tidak menyelesaikan penyebab utama bencana hidrometeorologi,” ujarnya.

BACA JUGA  Korban Banjir Bandang dan Longsor di Sumatera Barat Terus Bertambah

Dampak Bersifat Lokal

Menurut Sonni, efektivitas modifikasi cuaca sangat bergantung pada kondisi atmosfer. Teknik ini hanya dapat dilakukan apabila tersedia awan dengan karakteristik tertentu yang memungkinkan terjadinya proses presipitasi.

Ia mencontohkan, pada kondisi langit dengan banyak awan, modifikasi dilakukan dengan menggabungkan awan-awan yang berdekatan agar hujan dapat dipercepat.

“Kalau kondisi atmosfernya tidak mendukung, modifikasi cuaca otomatis menjadi tidak efektif. Jadi tidak bisa dipaksakan,” jelasnya.

Sonni juga menekankan bahwa dampak modifikasi cuaca bersifat lokal dan terbatas pada wilayah tertentu. Karena itu, penerapannya untuk area yang sangat luas dinilai kurang efektif.

“Untuk wilayah yang cukup besar, modifikasi cuaca tidak efektif. Kalau tetap dipaksakan, itu hanya akan menjadi pemborosan anggaran atau sekadar menghambur-hamburkan dana,” tegasnya.

BACA JUGA  Banjir Terjang di Kota Mataram, 30 Ribu Warga Terdampak

Modifikasi Cuaca Bukan Solusi Permanen

Lebih jauh, Sonni mengingatkan bahwa ketergantungan berlebihan pada modifikasi cuaca berpotensi mengaburkan persoalan mendasar yang menjadi pemicu utama bencana hidrometeorologi. Persoalan tersebut antara lain perubahan tata guna lahan, kerusakan daerah aliran sungai (DAS), deforestasi, hingga tata kelola lingkungan yang tidak berkelanjutan.

“Selama esensi masalahnya tidak diselesaikan, modifikasi cuaca akan terus menjadi tidak efektif. Ini hanya penanganan gejala, bukan penyakitnya,” ujarnya.

Ia mendorong agar kebijakan mitigasi bencana tidak berhenti pada solusi instan, melainkan diarahkan pada pendekatan jangka panjang dan sistemik. Upaya tersebut harus berbasis pada perbaikan lingkungan, perencanaan wilayah yang matang, serta penguatan kapasitas adaptasi masyarakat.

BACA JUGA  Pengendalian Karhutla Tak Bisa Hanya Andalkan Modifikasi Cuaca

“Modifikasi cuaca boleh dilakukan, tetapi harus ditempatkan secara proporsional dan berbasis sains. Jangan sampai solusi cepat justru mengalihkan perhatian dari pekerjaan rumah yang jauh lebih besar,” pungkas Sonni. (*/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Wabup Sleman Buka TMMD Sengkuyung Tahap I 2026

WAKIL Bupati Sleman Danang Maharsa membuka kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) Sengkuyung Tahap I Tahun 2026 di Lapangan Sumberadi, Mlati, Sleman, Selasa (10/2). Program TMMD dinilai mampu mempercepat akselerasi…

DLH Imbau Warga Tak Konsumsi Ikan dari Sungai Cisadane

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang mengimbau masyarakat untuk tidak mengonsumsi ikan dari Sungai Cisadane menyusul ditemukannya ikan-ikan mati mendadak sejak Senin (9/2) malam. Imbauan tersebut disampaikan Selasa (10/2) setelah…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Satgas Preemtif Polda Jateng Gencarkan Binluh Kamseltibcarlantas

  • February 11, 2026
Satgas Preemtif Polda Jateng Gencarkan Binluh Kamseltibcarlantas

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

  • February 11, 2026
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Ekspor Limbah Sawit

  • February 10, 2026
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Ekspor Limbah Sawit

Banding PSS Ditolak, Tribun Utara dan Selatan Harus Ditutup

  • February 10, 2026
Banding PSS Ditolak, Tribun Utara dan Selatan Harus Ditutup

KAI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

  • February 10, 2026
KAI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

Penjualan Tiket Kereta Periode Lebaran Sudah 82.295

  • February 10, 2026
Penjualan Tiket Kereta Periode Lebaran Sudah 82.295