Sekda Jateng Tekankan Transparansi Pengelolaan APBD

SEKRETARIS  Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno menegaskan perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Jika akuntansi komersial berorientasi pada laba dan kinerja keuangan perusahaan, maka akuntansi pemerintahan menitikberatkan pada akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik.

Hal itu disampaikan Sumarno saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2023 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa (3/2).

“Akuntansi komersial fokus pada kinerja keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Sedangkan di pemerintahan, akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas yang diwujudkan melalui laporan capaian kinerja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” ujarnya.

Ratusan mahasiswa yang dipimpin Ketua Prodi Akuntansi Undip Totok Dewayanto hadir langsung ke Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA  Program Makan Bergizi Gratis Hari Ketiga di Jawa Tengah Lancar

Sumarno menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah. Menurutnya, neraca keuangan merupakan “wajah” pemerintah yang harus disajikan secara seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Belajar akuntansi harus menanamkan mindset transparan dan akuntabel. Harapannya, mahasiswa bisa menjadi agen yang menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan KKL tersebut memberikan pemahaman nyata kepada mahasiswa mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah, mengingat pembelajaran di kampus umumnya lebih berfokus pada akuntansi komersial.

Sumarno juga mendorong mahasiswa untuk mampu menyaring informasi terkait APBD yang beredar di media sosial.

“Mahasiswa diharapkan dapat membedakan informasi yang hoaks atau fakta, sehingga bisa ikut mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan APBD,” katanya.

BACA JUGA  Pemprov Jateng Siap Tindaklanjuti Aturan Teknis 12 Perda

Dalam sesi diskusi, mahasiswa mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan anggaran, aset tetap, hingga pajak daerah. Salah satu mahasiswa, Muhammad Dhiya Ulfikri, mengapresiasi kesempatan tersebut.

“Kami mendapat gambaran sistem pengelolaan keuangan pemerintahan yang sangat bermanfaat sebagai bekal ke depan,” ujarnya. (Htm/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Pencarian Lansia Hilang di Hutan Selorejo belum juga Berhasil

TIM SAR Gabungan belum juga berhasil menemukan lansia yang dilaporkan hilang di kawasan Hutan Selorejo, Kalurahan Sodo, Kapanewon Paliyan, Kabupaten Gunungkidul hingga Jumat (26/6). Kepala Kantor SAR Yogyakarta, Rio Banupanitis,…

Lantik 23 Pejabat, Bupati Taput Ingatkan Soal Tanggung Jawab

BUPATI Tapanuli Utara, Dr. Jonius Taripar Parsaoran Hutabarat, S.Si., M.Si., melantik 23 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara (Jumat, 26/6//2026). Pelantikan dilaksanakan saat kunjungan kerja di Lapangan Sepakbola Desa…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Korban Meninggal akibat Gempa di Venezuela Capai 589 Orang

  • June 26, 2026
Korban Meninggal akibat Gempa di Venezuela Capai 589 Orang

Gebuk Oman, Indonesia Lolos ke Semifinal AVC Cup 2026

  • June 26, 2026
Gebuk Oman, Indonesia Lolos ke Semifinal AVC Cup 2026

Pencarian Lansia Hilang di Hutan Selorejo belum juga Berhasil

  • June 26, 2026
Pencarian Lansia Hilang di Hutan Selorejo belum juga Berhasil

Lantik 23 Pejabat, Bupati Taput Ingatkan Soal Tanggung Jawab

  • June 26, 2026
Lantik 23 Pejabat, Bupati Taput Ingatkan Soal Tanggung Jawab

Dinilai Wanprestasi, Pemprov DIY Putus Kontrak CV Anggrek Asri Jaya

  • June 26, 2026
Dinilai Wanprestasi, Pemprov DIY Putus Kontrak CV Anggrek Asri Jaya

Peringati Hari Krida Pertanian, Pemkot Bandung Beri Bantuan untuk Petani

  • June 26, 2026
Peringati Hari Krida Pertanian, Pemkot Bandung Beri Bantuan untuk Petani