Sekda Jateng Tekankan Transparansi Pengelolaan APBD

SEKRETARIS  Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno menegaskan perbedaan mendasar antara akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan. Jika akuntansi komersial berorientasi pada laba dan kinerja keuangan perusahaan, maka akuntansi pemerintahan menitikberatkan pada akuntabilitas dan pertanggungjawaban publik.

Hal itu disampaikan Sumarno saat memberikan pemaparan dalam kegiatan Kuliah Kerja Lapangan (KKL) mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan 2023 Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro (Undip) di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa (3/2).

“Akuntansi komersial fokus pada kinerja keuangan dan laporan laba rugi perusahaan. Sedangkan di pemerintahan, akuntansi merupakan bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas yang diwujudkan melalui laporan capaian kinerja dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD),” ujarnya.

Ratusan mahasiswa yang dipimpin Ketua Prodi Akuntansi Undip Totok Dewayanto hadir langsung ke Kantor Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan gambaran mengenai pengelolaan keuangan daerah.

BACA JUGA  Sekda Jateng Tekankan Pentingnya Menjaga Lingkungan

Sumarno menekankan pentingnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola keuangan pemerintah. Menurutnya, neraca keuangan merupakan “wajah” pemerintah yang harus disajikan secara seimbang dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Belajar akuntansi harus menanamkan mindset transparan dan akuntabel. Harapannya, mahasiswa bisa menjadi agen yang menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan,” tegasnya.

Ia berharap kegiatan KKL tersebut memberikan pemahaman nyata kepada mahasiswa mengenai praktik pengelolaan keuangan daerah, mengingat pembelajaran di kampus umumnya lebih berfokus pada akuntansi komersial.

Sumarno juga mendorong mahasiswa untuk mampu menyaring informasi terkait APBD yang beredar di media sosial.

“Mahasiswa diharapkan dapat membedakan informasi yang hoaks atau fakta, sehingga bisa ikut mengedukasi masyarakat tentang pengelolaan APBD,” katanya.

BACA JUGA  Jateng Catat 70 Persen Badan Publik Masuk Kategori Informatif

Dalam sesi diskusi, mahasiswa mengajukan sejumlah pertanyaan terkait pengelolaan anggaran, aset tetap, hingga pajak daerah. Salah satu mahasiswa, Muhammad Dhiya Ulfikri, mengapresiasi kesempatan tersebut.

“Kami mendapat gambaran sistem pengelolaan keuangan pemerintahan yang sangat bermanfaat sebagai bekal ke depan,” ujarnya. (Htm/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Satgas Preemtif Polda Jateng Gencarkan Binluh Kamseltibcarlantas

SELAMA  pelaksanaan Operasi Keselamatan Candi 2026, Satgas Preemtif dari Ditbinmas Polda Jateng terus membangun budaya tertib berlalu lintas melalui pendekatan edukatif yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan difokuskan pada penanaman…

KAI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

MENDEKATI volume perjalanan kereta api yang melonjak pada masa Angkutan Lebaran 2026, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Menurut Manager Humas PT KAI Daop 6…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Satgas Preemtif Polda Jateng Gencarkan Binluh Kamseltibcarlantas

  • February 11, 2026
Satgas Preemtif Polda Jateng Gencarkan Binluh Kamseltibcarlantas

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

  • February 11, 2026
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Ekspor Limbah Sawit

  • February 10, 2026
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Ekspor Limbah Sawit

Banding PSS Ditolak, Tribun Utara dan Selatan Harus Ditutup

  • February 10, 2026
Banding PSS Ditolak, Tribun Utara dan Selatan Harus Ditutup

KAI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

  • February 10, 2026
KAI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

Penjualan Tiket Kereta Periode Lebaran Sudah 82.295

  • February 10, 2026
Penjualan Tiket Kereta Periode Lebaran Sudah 82.295