MENTERI Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji 1447 H/2026 M dengan mengedepankan perlindungan jemaah, khususnya melalui penguatan layanan ramah perempuan serta penerapan standar istithaah kesehatan secara ketat.
Hal tersebut disampaikan Menhaj dalam Media Briefing: Outlook Penyelenggaraan Haji 1447 H/2026 M di Jakarta, Kamis (8/1).
“Penyelenggaraan haji tahun ini kami arahkan lebih humanis. Jumlah petugas akan kami perbanyak, termasuk pembimbing perempuan, karena mayoritas jemaah haji Indonesia adalah perempuan,” ujar Irfan Yusuf.
Ia juga mengungkapkan bahwa biaya layanan Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) pada musim haji tahun ini mengalami penurunan.
“Biaya Armuzna turun dari sekitar SAR 2.300 menjadi SAR 2.100 per jemaah. Penurunan ini tidak mengurangi kualitas layanan karena seluruh kontrak menggunakan skema harga bersih tanpa cashback dan tanpa fee,” jelasnya.
Terkait pelunasan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih), Menhaj menyebut progres di sejumlah daerah sudah sangat baik. Sumatra Barat hampir mencapai 100 persen, Aceh 83 persen, dan Sumatra Utara lebih dari 90 persen.
“Kami optimistis dalam dua hari ke depan pelunasan Bipih bisa mencapai 100 persen secara nasional,” kata Menhaj.
Isu istithaah kesehatan menjadi perhatian utama pemerintah tahun ini. Menhaj menegaskan penerapan standar kesehatan jemaah akan dilakukan secara tegas sesuai ketentuan Pemerintah Arab Saudi.
“Pemeriksaan kesehatan akan dilakukan secara acak. Jemaah yang tidak memenuhi syarat berpotensi dipulangkan. Karena itu, tidak boleh ada pihak yang memaksakan keberangkatan jemaah yang tidak layak secara kesehatan,” tegasnya.
Selain itu, Kementerian Haji dan Umrah akan melakukan perbaikan pada sisi embarkasi dan layanan di Arab Saudi, termasuk optimalisasi pemeriksaan di bandara, seleksi ketat syarikah, serta pendistribusian kartu Nusuk sejak embarkasi.
“Langkah-langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan dan kenyamanan jemaah sejak dari Tanah Air hingga kembali ke Indonesia,” ujarnya.
Menhaj juga menekankan pentingnya peran media dalam mengawal penyelenggaraan ibadah haji agar berjalan transparan dan akuntabel.
“Media adalah mitra strategis kami untuk memastikan pelaksanaan haji berpihak pada keselamatan dan kenyamanan jemaah,” pungkasnya. (*/S-01)
