PENGAJAR Departemen Gizi Fakultas Kedokteran, Keperawatan, dan Kesehatan Masyarakat (FK-KMK) Universitas Gadjah Mada, Dr. Mirza Hapsari Sakti Titis Penggalih, S.Gz., Dietisien, MPH,menyoroti penggunaan makanan ultra proses (ultra processed food /UPF) dalam menu MBG. Menurutnya, penggunaan UPF bertentangan dengan kampanye Kementerian Kesehatan terkait pengurangan gula, garam, dan lemak.
“UPF mengandung natrium, gula tambahan, dan lemak. Dampaknya mungkin belum terasa sekarang, tetapi dalam 10–15 tahun ke depan bisa menjadi bom waktu penyakit kronis,” jelasnya, Kamis (8/12).
Mirza menekankan bahwa keberhasilan program Makan Bergizi Gratis tidak dapat diukur dalam waktu singkat. Dampak investasi gizi, menurutnya, baru dapat terlihat setelah satu siklus pendidikan, yakni sekitar 10-15 tahun mendatang.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan bahan pangan lokal yang beragam dan berkualitas. Pemanfaatan pangan lokal yang sesuai dengan kultur daerah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengurangi risiko ketidaksesuaian makanan dengan kondisi tubuh anak-anak di berbagai wilayah.
“Papua tidak bisa disamakan dengan Jawa atau Sumatra. Bahan pangan pokoknya berbeda. Jika semuanya diseragamkan dengan UPF, justru tidak sesuai dengan konteks lokal,” ujarnya.
Makanan ultra proses harus diatasi dan diperbaiki
Sebagai langkah perbaikan, Mirza menekankan tiga hal utama. Pertama, penegakan keamanan pangan secara ketat, termasuk pemberian sanksi tegas bagi pihak yang melanggar.
“Mungkin satuan penyelenggara pemenuhan gizi (SPPG) yang melanggar perlu diberi sanksi agar semua pihak benar-benar berhati-hati. Ini amanah besar karena membawa wajah presiden,” katanya.
Kedua, perlunya pendampingan ilmiah oleh perguruan tinggi dan kerja sama lintas sektor untuk menelusuri dampak MBG terhadap status kesehatan anak. Pendampingan tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan status kesehatan, indikator kebugaran, serta data antropometri anak.
Ketiga, kebijakan Makan Bergizi Gratis perlu bersifat fleksibel dan terbuka terhadap kajian ilmiah.
“Jika ada masukan dan bukti ilmiah yang menunjukkan perlunya perbaikan, harus segera direspons. Jangan sampai pada 2045 justru generasi ini menjadi beban kesehatan,” pungkas Mirza.
Ia menilai program school lunch seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) memiliki tujuan yang sangat baik dan mulia, yakni menyiapkan generasi masa depan menuju Indonesia Emas 2045.
“Terlepas dari agenda politik, program school lunch ini sudah diterapkan di berbagai negara dan merupakan bentuk tanggung jawab negara terhadap pemenuhan gizi warganya,” ujarnya.
Dalam penyelenggaraan makanan, Mirza menegaskan terdapat regulasi yang harus menjadi acuan, antara lain Peraturan Menteri Kesehatan tentang tata kelola penyelenggaraan makanan. Aturan tersebut mengelompokkan sasaran berdasarkan tingkat risiko, seperti kelompok berisiko tinggi, kelompok massal, hingga aspek distribusi dan transportasi pangan.
“Anak sekolah, termasuk ibu hamil, masuk dalam kelompok berisiko tinggi. Penanganannya tidak bisa dilakukan secara sembarangan,” tegasnya. (AGT/S-01)
