Pembangunan Berbasis Data lewat Sensus Ekonomi 2026

PEMERINTAH Kota (Pemkot) Bandung menargetkan pembangunan yang semakin presisi dan berbasis data melalui pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026.

Data statistik dinilai memiliki peran strategis dalam perumusan kebijakan publik agar pembangunan tidak lagi didasarkan pada asumsi, melainkan pada angka yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat membuka kegiatan Sosialisasi Sensus Ekonomi dan Pembinaan Statistik Sektoral yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung, Selasa (23/12/2025).

Farhan menyebut, Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi fondasi penting untuk membaca kondisi perekonomian Kota Bandung secara komprehensif. Menurutnya, sejumlah indikator ekonomi seperti rasio gini dan pertumbuhan ekonomi membutuhkan data yang akurat agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.

BACA JUGA  Pemkot Bandung Perketat Pengawasan Pelaksanaan MBG

“Sensus Ekonomi 2026 akan membantu kita melihat gambaran perekonomian Kota Bandung melalui data dan angka yang valid. Saat ini pertumbuhan ekonomi berada di kisaran 5 persen. Tantangannya adalah menjaga agar pertumbuhan tersebut tetap berkelanjutan sekaligus menekan ketimpangan,” ujar Farhan.

Ia menegaskan, Pemkot Bandung berkomitmen memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan sensus, mulai dari tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) hingga kecamatan dan kelurahan. Farhan juga mengingatkan bahwa seluruh proses pendataan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, khususnya terkait perlindungan data pribadi.

Sensus Ekonomi 2026 dasar penting pendataan

Sementara itu, Kepala BPS Kota Bandung Samiran menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Juli 2026. Saat ini, BPS Kota Bandung telah memasuki tahapan awal berupa pengecekan lapangan terhadap sekitar 111.000 unit usaha di Kota Bandung.

BACA JUGA  Rumah Inggit Ganarsih Ditetapkan Jadi Cagar Budaya Nasional

“Sekitar 111 ribu usaha telah kami verifikasi dari sisi alamat, jenis usaha, dan wilayah administrasi. Namun jumlah tersebut baru mencakup sekitar 40 persen dari total target,” kata Samiran.

Ia menambahkan, pada Januari hingga Februari 2026, BPS akan kembali melakukan pengecekan lapangan sebagai bagian dari persiapan sensus. Data awal tersebut menjadi dasar penting untuk memastikan pendataan berjalan akurat dan menyeluruh.

Dalam pelaksanaan sensus nanti, BPS Kota Bandung akan melibatkan sekitar 3.200 petugas sensus yang terlebih dahulu mendapatkan pelatihan. Samiran berharap dukungan dari Pemkot Bandung dan seluruh pemangku kepentingan agar pelaksanaan sensus di seluruh kecamatan berjalan lancar, termasuk dalam menghadapi tantangan rendahnya respons sebagian pelaku usaha.

BACA JUGA  Bandung Zoo Ditutup, Karyawan Tuntut Legalitas Taman Safari

Selain Sensus Ekonomi, BPS Kota Bandung juga terus memperkuat pembinaan statistik sektoral melalui kolaborasi dengan Wali Data Kota Bandung, termasuk dukungan terhadap program LACI RW dan Desa Cantik. Melalui Sensus Ekonomi 2026, Pemkot Bandung berharap dapat membangun budaya kerja pemerintahan yang berbasis data dan fakta demi kesejahteraan masyarakat. (Rava/S-01)

Siswantini Suryandari

Related Posts

Satgas Preemtif Polda Jateng Gencarkan Binluh Kamseltibcarlantas

SELAMA  pelaksanaan Operasi Keselamatan Candi 2026, Satgas Preemtif dari Ditbinmas Polda Jateng terus membangun budaya tertib berlalu lintas melalui pendekatan edukatif yang menyentuh berbagai lapisan masyarakat. Kegiatan difokuskan pada penanaman…

KAI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

MENDEKATI volume perjalanan kereta api yang melonjak pada masa Angkutan Lebaran 2026, PT KAI Daop 6 Yogyakarta menyelenggarakan sosialisasi keselamatan di perlintasan sebidang. Menurut Manager Humas PT KAI Daop 6…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Satgas Preemtif Polda Jateng Gencarkan Binluh Kamseltibcarlantas

  • February 11, 2026
Satgas Preemtif Polda Jateng Gencarkan Binluh Kamseltibcarlantas

Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

  • February 11, 2026
Pemerintah Diminta Sosialisasikan Penonaktifan Penerima PBI JKN Lebih Awal

Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Ekspor Limbah Sawit

  • February 10, 2026
Kejagung Tetapkan 11 Tersangka Kasus Ekspor Limbah Sawit

Banding PSS Ditolak, Tribun Utara dan Selatan Harus Ditutup

  • February 10, 2026
Banding PSS Ditolak, Tribun Utara dan Selatan Harus Ditutup

KAI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

  • February 10, 2026
KAI Sosialisasikan Keselamatan di Perlintasan Sebidang

Penjualan Tiket Kereta Periode Lebaran Sudah 82.295

  • February 10, 2026
Penjualan Tiket Kereta Periode Lebaran Sudah 82.295