Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mengimbau masyarakat terdampak banjir dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat untuk mewaspadai meningkatnya risiko penyakit menular di lokasi pengungsian.
Mobilitas penduduk yang tinggi, keterbatasan akses layanan kesehatan, serta penurunan cakupan imunisasi dalam situasi bencana dinilai berpotensi memicu Kejadian Luar Biasa (KLB), khususnya penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I).
Direktur Jenderal Penanggulangan Penyakit Kemenkes, drg. Murti Utami, menegaskan bahwa kondisi kedaruratan bencana harus diantisipasi melalui langkah kesehatan masyarakat yang cepat, terukur, dan terkoordinasi.
“Situasi bencana meningkatkan risiko penularan penyakit menular, terutama PD3I. Karena itu, surveilans dan pelayanan imunisasi harus tetap berjalan untuk melindungi kelompok rentan dan mencegah terjadinya KLB,” ujar Murti Utami, Kamis (18/12).
Imbauan tersebut tertuang dalam Surat Edaran Dirjen Penanggulangan Penyakit Nomor HK.02.02/C/5745/2025 tentang Penanggulangan PD3I di daerah terdampak banjir dan tanah longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat.
Melalui surat edaran itu, Kemenkes meminta pemerintah daerah memperkuat pelaksanaan surveilans penyakit menular secara intensif dan berkelanjutan. Surveilans dilakukan berbasis masyarakat di wilayah terdampak dan posko pengungsian dengan melibatkan tenaga kesehatan serta klaster kesehatan penanggulangan penyakit.
Selain surveilans berbasis masyarakat, Kemenkes juga menginstruksikan pelaksanaan surveilans aktif di rumah sakit dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
Upaya ini mencakup penemuan kasus secara aktif, penelusuran riwayat kontak, pengambilan spesimen laboratorium, serta analisis tren kasus harian sebagai dasar respons kesehatan masyarakat.
Murti Utami menekankan pentingnya promosi kesehatan di lokasi pengungsian guna menekan risiko penularan.
“Penerapan etika batuk, penggunaan masker, dan kebersihan tangan harus diperkuat, disertai edukasi agar masyarakat segera melapor apabila mengalami gejala penyakit menular,” katanya.
Penyakit menular di pengungsian harus dicegah
Dalam penanganan kasus, Kemenkes juga mengatur tata laksana medis bagi suspek penyakit menular seperti campak dan pertusis.
Suspek campak perlu diisolasi, diberikan vitamin A, serta terapi suportif. Sementara itu, suspek pertusis harus mendapatkan antibiotik dan dirujuk apabila kondisinya memburuk.
Untuk mencegah meluasnya penularan, Kemenkes menegaskan pentingnya menjaga keberlanjutan pelayanan imunisasi rutin dan imunisasi kejar meskipun dalam kondisi darurat.
“Pelayanan imunisasi harus tetap diupayakan, termasuk melalui pembukaan pos imunisasi darurat jika fasilitas kesehatan mengalami kerusakan,” ujar Murti Utami.
Selain imunisasi rutin, Kemenkes juga mendorong pelaksanaan imunisasi tambahan atau crash program di wilayah pengungsian dan daerah dengan cakupan imunisasi rendah.
Seluruh kegiatan surveilans, penanganan kasus, dan imunisasi diwajibkan dicatat serta dilaporkan sesuai ketentuan sebagai bagian dari upaya menekan risiko wabah dan melindungi kesehatan masyarakat di tengah situasi bencana. (*/s-01)
