MENTERI Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sepanjang 2025 menunjukkan hasil positif. Luas area terbakar berhasil ditekan secara signifikan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun pertama Presiden Prabowo Subianto, angka karhutla berhasil ditekan dari 375.805 hektare pada 2024 menjadi 213.985 hektare pada 2025,” ujar Raja Antoni dalam acara Ekspose Pengendalian Karhutla 2025 di Gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Senin (13/10).
Menurutnya, capaian ini merupakan hasil kerja lintas lembaga, dukungan masyarakat, dan sistem deteksi dini yang semakin efektif.
“Dalam tiga tahun terakhir, luas karhutla turun dari 1,16 juta hektare pada 2023 menjadi hanya 213 ribu hektare di 2025. Ini bukan sekadar angka, tapi bukti kerja bersama,” tegasnya.
Menhut menambahkan, penurunan ini tak lepas dari perhatian langsung Presiden Prabowo yang dua kali memimpin rapat terbatas soal kesiapan penanganan karhutla.
“Presiden sangat serius. Beliau mengecek langsung kesiapan pesawat water bombing hingga anggaran sewanya. Karhutla ini ancaman bagi masyarakat dan ekonomi,” kata Raja Antoni.
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala BMKG Dwikorita Karnawati dan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto.
Data Kemenhut menunjukkan, dalam satu dekade terakhir, karhutla di kawasan hutan turun dari 1,7 juta hektare pada 2015 menjadi 108 ribu hektare pada 2025. Sementara kebakaran lahan gambut menurun drastis dari 891 ribu hektare (2015) menjadi 24 ribu hektare (2025).
Jumlah titik panas (hotspot) periode 1 Januari–26 September 2025 juga turun 23,9 persen dibandingkan tahun sebelumnya dari 2.954 titik menjadi 2.248 titik, berdasarkan data Satelit Terra/Aqua NASA dengan tingkat kepercayaan tinggi (80%).
Raja Antoni menegaskan, penguatan Manggala Agni, operasi modifikasi cuaca, dan patroli terpadu di daerah rawan telah berperan besar menekan titik api.
“Kami tidak akan berkompromi terhadap pelaku pembakaran, baik individu maupun korporasi. Penegakan hukum akan berjalan tegas,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kementerian Kehutanan dan BNPB juga menandatangani nota kesepahaman (MoU) tentang penguatan koordinasi dalam penanggulangan karhutla. (*/S-01)
