INDONESIA tengah mempersiapkan diri untuk tampil dalam UNFCCC Conference of the Parties (COP) ke-30 yang akan digelar di Belem, Brasil, dengan mengusung tema besar “Integritas Pasar Karbon Indonesia.”
Selain menargetkan perdagangan 50 juta ton CO₂ ekuivalen sejak 2021, Indonesia juga memiliki potensi besar dari kredit karbon vintage sebelum 2020, termasuk dari skema Pembayaran Berbasis Kinerja di luar hasil kerja sama dengan Green Climate Fund dan Pemerintah Norwegia (RBC Norway).
Menteri Lingkungan Hidup sekaligus Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH), Hanif Faisol Nurofiq, menegaskan bahwa COP 30 akan menjadi momentum bagi Indonesia untuk menunjukkan penerapan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) yang inklusif, transparan, dan berintegritas tinggi dalam mendukung target Nationally Determined Contribution (NDC).
“Seluruh manfaat dari implementasi Nilai Ekonomi Karbon harus dikembalikan untuk mendukung aksi mitigasi dan adaptasi iklim demi pencapaian target NDC Indonesia,” ujar Hanif saat menghadiri Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan Global Carbon Council (GCC) dan Plan Vivo Foundation, di Jakarta, Minggu (5/10).
Integritas pasar karbon
Hanif menjelaskan, Indonesia kini memperkuat daya saing (competitiveness) dalam perdagangan karbon global melalui sejumlah langkah strategis, di antaranya:
- Penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) antara Sertifikasi Pengurangan Emisi GRK Indonesia (SPEI) dan Verified Carbon Standard (VCS) oleh Verra;
- Letter of Intent (LoI) dengan Puro.earth untuk penggunaan metodologi bersama;
- Penerbitan panduan bagi pengembang proyek yang bekerja sama dengan Gold Standard for the Global Goals (GS4GG).
Sebelumnya, Indonesia juga telah melakukan kerja sama MRA dengan Global Carbon Council dan Plan Vivo, yang memperkuat peluang perdagangan karbon luar negeri.
“Langkah ini menjadi bukti nyata komitmen pemerintah membangun pasar karbon yang berintegritas, transparan, dan inklusif,” tegas Hanif.
KLH/BPLH terus mendorong pemanfaatan potensi sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) dan energi melalui penerapan NEK multi-skema. MRA yang telah dijalin membuka ruang aksi mitigasi yang dapat dikuantifikasi menggunakan 58 metodologi berbasis alam (nature-based) dan 54 metodologi berbasis teknologi (technology-based).
Melalui kerja sama dengan Gold Standard, tercatat 29 proyek terdaftar, dengan 19 proyek bersertifikat desain yang telah menghasilkan sekitar 4,6 juta ton CO₂ kredit karbon. Sementara kerja sama dengan Verra berpotensi menghasilkan rata-rata 17,27 juta ton CO₂ ekuivalen per tahun, dengan target penerbitan unit karbon hingga pertengahan 2026.
Hanif menegaskan, keberhasilan pasar karbon Indonesia ditentukan oleh inklusi, transparansi, dan integritas, sesuai amanat Persetujuan Paris. (*/S-01)
