KEMENTERIAN Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) menegaskan komitmennya dalam menjaga serta memulihkan ekosistem lahan basah, khususnya gambut dan mangrove, sebagai strategi penting menghadapi krisis iklim dan mencapai target net zero emission.
Komitmen tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala BPLH, Hanif Faisol Nurofiq, saat membuka Forum Kolaborasi Pemulihan Ekosistem Gambut dan Mangrove 2025 di Jakarta, Jumat (3/10).
Indonesia memiliki 13,36 juta hektare lahan gambut dengan cadangan karbon sekitar 57 gigaton, menjadikannya salah satu penyerap karbon terbesar dunia. Namun, lebih dari 3,3 juta hektare mengalami kerusakan akibat drainase, konversi lahan, dan praktik pembakaran. Data 2018–2023 menunjukkan pemulihan mulai berdampak positif: 3,07 juta hektare membaik, 2,50 juta hektare menurun, dan 18,72 juta hektare tetap stabil.
“Keberhasilan pemulihan di dalam konsesi perlu diperluas ke luar konsesi. Tantangan terbesar justru ada di area tanpa kewajiban hukum, yang lebih rentan terhadap degradasi,” ujar Hanif.
Target net zero emission
Sejak 2015, KLH/BPLH menjalankan Program Desa Mandiri Peduli Gambut (DMPG) di 332 desa, terbukti efektif menekan kebakaran lahan, dengan kini hanya tersisa tiga desa yang masih mengalami kebakaran berulang. Program ini mengusung strategi 3R (rewetting, revegetasi, revitalisasi) yang selain memulihkan ekosistem juga memberi peluang ekonomi baru.
Untuk ekosistem mangrove, Indonesia memiliki 3,44 juta hektare, terluas di dunia, namun 769 ribu hektare di antaranya rusak. Pemerintah telah memulihkan 85 ribu hektare sejak 2020, ditambah 14 ribu hektare dari program CSR dan inisiatif internasional. Kini diluncurkan Program Desa Mandiri Peduli Mangrove (DMPM) yang menempatkan masyarakat pesisir sebagai garda terdepan.
Hanif menekankan pentingnya kolaborasi pentahelix antara pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media. “Investasi dalam pemulihan bukan hanya menjaga lingkungan, tetapi juga mengurangi risiko bisnis, memperkuat ekonomi lokal, dan membuka akses menuju sertifikasi karbon,” tegasnya.
Sebagai langkah konkret, KLH/BPLH akan menggandeng sektor swasta di 1.450 desa serta pemerintah daerah di 904 desa prioritas. Pemerintah juga menyiapkan sertifikat pemulihan ekosistem sebagai bentuk apresiasi bagi perusahaan yang berkontribusi, sekaligus membuka peluang di pasar karbon global. (*/S-01)
