RIBUAN warga Filipina memadati ibu kota, Minggu (21/9), untuk memprotes skandal proyek pengendalian banjir fiktif (ghost project) yang ditaksir merugikan negara hingga miliaran dolar.
Aksi yang awalnya berlangsung damai berujung ricuh ketika polisi antihuru-hara menembakkan meriam air untuk membubarkan massa. Sejumlah demonstran muda bertopeng melempari batu hingga memecahkan kaca pos polisi.
Juru bicara kepolisian Mayor Hazel Asilo menyebut 72 orang ditangkap, termasuk 20 anak di bawah umur. Dua insiden terpisah mengakibatkan 39 polisi luka-luka, sementara sebuah truk trailer yang dijadikan barikade dibakar massa. “Belum jelas apakah mereka benar-benar pengunjuk rasa atau hanya orang yang mencari keributan,” katanya.
Kemurkaan publik terkait proyek infrastruktur fiktif ini semakin memuncak sejak Presiden Ferdinand Marcos menyinggungnya dalam pidato kenegaraan Juli lalu, menyusul banjir besar yang menewaskan banyak warga. “Saya sama sekali tidak menyalahkan masyarakat untuk turun ke jalan,” ujar Marcos pekan lalu.
Warga Filipina protes proyek antibanjir dikorupsi
Menurut pemerintah kota, aksi damai di sebuah taman pada pagi hari diikuti hampir 50.000 orang. “Jarang saya ikut demo, tapi kali ini saya merasa harus berkata cukup sudah,” kata Mitzi Bajet, desainer berusia 30 tahun.
Ketua aliansi kiri Bagong Alyansang Makabayan, Teddy Casiño, menuntut pengembalian dana dan hukuman penjara bagi para pelaku. “Korupsi membuat rakyat harus turun ke jalan untuk menekan pemerintah agar benar-benar bekerja,” tegasnya.
Renato Reyes, salah satu penyelenggara aksi, bahkan terluka terkena lemparan batu saat meninggalkan area dekat istana presiden. Ia menilai para perusuh bisa jadi provokator, tapi bisa juga warga yang benar-benar marah.
Beberapa pengunjuk rasa terlihat mengibarkan bendera bajak laut, simbol yang juga muncul dalam demonstrasi di Indonesia terkait upah rendah, pengangguran, dan gaya hidup mewah pejabat. Media AFP melaporkan ada polisi yang balas melempar batu ke arah massa.
Kerugian Miliaran Dolar
Departemen Keuangan Filipina memperkirakan skandal proyek banjir fiktif ini merugikan ekonomi hingga 118,5 miliar peso (sekitar Rp3 triliun) sepanjang 2023–2025. Greenpeace bahkan menyebut angkanya bisa mencapai USD 27 miliar.
Awal bulan ini, sebuah perusahaan konstruksi menuding hampir 30 anggota DPR serta pejabat Departemen Pekerjaan Umum menerima suap terkait proyek tersebut. Skandal ini telah memicu gejolak politik, termasuk pengunduran diri Ketua DPR Martin Romualdez, sepupu Presiden Marcos seiring dimulainya penyelidikan resmi.
Unjuk rasa Minggu lalu juga dihadiri sejumlah politisi serta mendapat dukungan Gereja Katolik. Banyak keluarga ikut bergabung. “Ini bukan soal politik. Uang rakyat dikuras sementara warga menderita banjir, rumah hanyut, dan pejabat hidup mewah dengan jet pribadi dan rumah megah,” kata Manuel Dela Cerna (58).
Filipina memang punya sejarah panjang skandal dana publik, di mana pejabat tinggi yang terbukti korupsi kerap lolos dari hukuman penjara berat. (*/S-01)
