Demo Warga Pati Berujung Ricuh, Bupati Sudewo Dievakuasi

MESKI Bupati Pati Sudewo sudah membatalkan rencananya untuk menaikan PBB-P2 dan waktu jam belajar, massa dari Aliansi Masyarakat Pati Bersatu tetap melakukan aksi demonstasi di depan Kantor Bupati Pati pada Rabu (13/8).

Dalam aksi tersebut, massa meneriakkan agar Bupati Pati Sudewo mengundurkan diri. “Hari ini Bupati Sudewo harus lengser. Bupati harus lengser,” teriak salah seorang pendemo.

Warga lain yang berorasi menyatakan bahwa massa yang datang merupakan masyarakat bawah. Menurutnya kondisi ekonomi masyarakat sedang susah. Di sisi lain, Bupati Pati, Sudewo memberikan kebijakan yang menindas rakyat.

“Pati cinta damai. Pati Bumi Minta Tani. Kami dari masyarakat bawah kita bukan terlahir orang kaya. Ekonomi sedang sulit. Mohon hari ini keikhlasan kerendahan hari untuk mengundurkan diri,” tegasnya.

BACA JUGA  Brimob Lintas Kendalikan Pengamanan Unjuk Rasa di Pati

Akumulasi kekecewaan

Aksi demo besar kali ini merupakan rangkaian protes warga Pati terhadap sejumlah kebijakan Bupati Pati Sudewo. Warga protes menyusul gaduh wacana kenaikan PBB hingga 250 persen sebelumnya.

Koordinator Donasi Masyarakat Pati Bersatu, Teguh Istyanto, mengatakan aksi hari ini digelar karena masyarakat terlanjur kecewa dengan kebijakan Bupati Sudewo.

Dia membeberkan di antaranya kebijakan lima hari sekolah, kemudian regrouping sekolah yang berdampak banyaknya guru honorer tidak bekerja, hingga PHK ratusan eks karyawan honorer RSUD RAA Soewondo dengan dalih efisiensi.

“Terutama efek kebijakan Pak Sudewo itu seperti ada lima hari sekolah. Ada regrouping sekolah. Itu pasti ada dampaknya bagi guru honorer kalau ada dua sekolah menjadi satu pasti ada guru tidak bisa untuk mengabdi menjadi guru,” ujarnya. (*/N-01)

BACA JUGA  DPRD Pati Bentuk Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati

Dimitry Ramadan

Related Posts

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

WORK From Home (WFH) yang telah diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar), setiap Kamis telah berjalan efektif. Sebab kinerja aparatur sipil negara (ASN) tidak hanya dilihat dari kehadiran fisik…

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

IMBAS dari aturan yang  menyebutkan batas belanja gaji pegawai maksimal 30 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), ribuan PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) terancam diberhentikan. Saat mengomentari…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Jangan Lewatkan

Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

  • March 30, 2026
Pemprov Jabar Sudah Terapkan WFH

Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

  • March 30, 2026
Pakar UGM Desak Pemda Buka Ruang Dialog Soal Nasib PPPK

Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

  • March 29, 2026
Menkes Gandeng China Cegah Tuberkulosis

Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

  • March 29, 2026
Polda DIY Raih Peringkat I Nasional dalam Rekayasa Lalu Lintas

Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

  • March 29, 2026
Pertamina Jaga Pasokan BBM dan LPG Sampai Arus Balik

Pemkot Bandung Ikut Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH

  • March 29, 2026
Pemkot Bandung Ikut  Pemerintah Pusat Soal Kebijakan WFH