PERNYATAAN Gubernur Jawa Barat (Jabar), Dedi Mulyadi (Kang Dedi Mulyadi/KDM), yang mengajak masyarakat untuk tidak bekerja sama dengan media, menuai kecaman luas dari kalangan jurnalis. Pernyataan tersebut dinilai merendahkan peran media dalam demokrasi dan memicu gelombang protes di Bekasi Raya.
Ratusan wartawan dari berbagai organisasi media di Kabupaten dan Kota Bekasi berkumpul di Saung Jajaka, Jumat (4/7), untuk menyampaikan kekecewaan dan penolakan terhadap pernyataan KDM yang viral di media sosial.
“Pernyataan KDM telah menyulut amarah dan kekecewaan jurnalis. Media adalah corong masyarakat, bukan musuh negara,” tegas Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Kabupaten Bekasi, Doni Ardon.
Doni menilai pernyataan gubernur Jabar yang menyarankan masyarakat cukup memublikasikan kegiatan di media sosial seperti Facebook, TikTok, YouTube, dan Instagram sebagai bentuk pengabaian terhadap fungsi jurnalisme profesional.
“Ada perbedaan antara produk jurnalistik yang bertanggung jawab dengan konten pribadi. Ini bukan hanya soal efisiensi anggaran, tapi soal penghargaan terhadap etika dan akuntabilitas,” katanya.
Gubernur Jabar tidak hargai pers
Ketua PWI Bekasi Raya, Ade Muksin, menyebut reaksi wartawan bukan sekadar emosional, melainkan panggilan moral untuk menjaga marwah profesi.
“Ini harus dihadapi dengan kepala dingin dan pikiran tajam. Bukan karena ‘baper’, tapi untuk menegakkan integritas jurnalisme,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua Aliansi Wartawan Indonesia Bangkit Bersama (AWIBB) Jabar, Raja Tua, mengingatkan bahwa media adalah mitra strategis bangsa, bukan musuh pemerintah.
“Aksi ini bukan bentuk permusuhan, tapi pengingat bahwa pers adalah pilar demokrasi,” ujarnya.
Aksi solidaritas ini dihadiri oleh berbagai organisasi pers dan komunitas media di Bekasi, termasuk SMSI, PWI, AWIBB, AWPI, PPRI, AWI, KOSMI, dan Forum Hari Ini (FHI), serta para pimpinan redaksi dan ratusan jurnalis. Hadir pula tokoh masyarakat seperti Ketua Umum Ormas Jajaka Nusantara HK Damin Sasa dan Presiden Facebooker Ebong Hermawan.
Mereka bersama-sama mendesak Gubernur KDM untuk menghormati eksistensi media sebagai mitra strategis pembangunan dan penjaga demokrasi. (Rava/S-01)
