BANTUAN Subsidi Upah diklaim lebih siap maka pemerintah membatalkan rencana pemberian subsidi listrik yang sebelumnya masuk dalam lima paket kebijakan insentif yang akan berlaku pada Juni–Juli 2025.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, keputusan pembatalan diambil karena proses penganggaran untuk subsidi listrik dinilai tidak cukup cepat untuk memenuhi target waktu pelaksanaan.
“Diskon listrik ternyata membutuhkan proses penganggaran yang jauh lebih lambat. Karena target pelaksanaannya adalah Juni dan Juli, maka kami memutuskan insentif ini tidak bisa dijalankan,” ujar Sri Mulyani usai rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (3/6).
Sebagai gantinya, pemerintah akan mengalihkan anggaran subsidi listrik ke program Bantuan Subsidi Upah (BSU), yang dinilai lebih siap dari sisi data dan pelaksanaan.
Bantuan Subsidi Upah terverifikasi
Menurut Sri Mulyani, pada tahap awal perancangan BSU masih terdapat tantangan, terutama dalam memastikan keakuratan data penerima.
Namun, seiring waktu, data dari BPJS Ketenagakerjaan kini telah diperbarui dan terverifikasi, khususnya untuk pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan.
“Sekarang, karena data BPJS Ketenagakerjaan sudah bersih dan valid untuk pekerja dengan gaji di bawah Rp3,5 juta, serta sudah siap digunakan, maka kami memutuskan menyalurkan bantuan lewat BSU,” tambahnya.
Sebelumnya, rencana pemberian insentif listrik disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
Insentif tersebut dirancang dalam bentuk potongan tarif listrik sebesar 50% bagi sekitar 79,3 juta pelanggan rumah tangga dengan daya maksimal 1.300 VA.
Program ini sedianya akan dilaksanakan pada 5 Juni hingga 31 Juli 2025, dengan skema yang mirip dengan program diskon listrik yang pernah diterapkan pada awal tahun. (*/S-01)
