PROGRAM Program pendidikan karater bagi pelajar bermasalah yang digulirkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang membutuhkan anggaran sekitar Rp6 miliar, diambil dari APBD Jabar 2025. Dana tersebut digunakan untuk membiayai latihan khusus bagi dua ribu pelajar bermasalah melalui kerja sama dengan TNI/POLRI. Namun ternyata anggaran tersebut sama sekali belum pernah dibahas di DPRD Jabar.
“Alokasi anggaran untuk program tersebut tak pernah dibahas bersama DPRD, termasuk seperti apa konsep dan teknis pendidikan karakter yang digulirkan Gubernur Dedi Mulyadi. Penjabaran APBD Dedi Mulyadi kan tidak pernah melibatkan DPRD, jadi kita tidak tahu karena tidak pernah dibahas di DPRD,” tegas Wakil Ketua DPRD Jabar, Ono Surono.
Pelibatan DPRD
Menurut Ono, DPRD pasti akan mendalami yang terkait anggaran Rp6 miliar dari APBD itu. Ono yakin ke depan akan ada proses pembahasan. Idealnya gubernur mesti melibatkan legislatif dalam setiap kebijakannya. Sebab, DPRD memiliki wewenang dalam perumusan kebijakan daerah, apalagi kebijakan yang di dalamnya berujung pada penggunaan APBD.
“Seyogyanya dibahas bersama dengan DPRD. Tapi ini tidak ada (pembahasan), gaduhnya itu kan karena tidak pernah diajak bicara. Padahal kita institusi bagian dari pemerintahan daerah yang mempunyai kewenangan juga terkait dengan perencanaan sampai dengan ditetapkannya program yang berujung pada anggaran yang dibiayai APBD,” beber Ono.
Undang Disdik
Sementara itu, anggota Komisi V sekaligus Ketua Fraksi PPP DPRD Jabar, Zaini Shofari juga menyampaikan hal serupa. Pihaknya tidak tahu secara detail mengenai anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk memenuhi biaya pendidikan karakter.
“Anggaran kita tidak pernah tahu apalagi sampai pembahasan, hanya disodorkan sekian, termasuk di wilayah regulasi,” ungkap Zaini.
Zaini mengaku DPRD dalam waktu dekat bakal mengundang Dinas Pendidikan Jabar untuk meminta penjelasan soal pendidikan karakter yang saat ini sudah dijalankan.
“Yang jelas saya tidak tahu, kalau ada (anggaran latihan integritas dan kedisiplinan siswa), karena memang menjadi salah satu program prioritas gubernur di wilayah pendidikan,” tandasnya.
Sikap reaksioner
Zaini melanjutkan bahwa anggaran Rp 6 miliar untuk memenuhi kebutuhan dua ribu pelajar di barak militer, bukan angka yang sedikit. Dikhawatirkan, sikap reaksioner Dedi Mulyadi dalam merespon sebuah masalah, dicontoh kepala daerah lain dalam membuat kebijakan dan mengabaikan regulasi dan aturan.
“Kita menghormati gagasan gubernur setiap hari ada, tapi gagasan itu tidak harus selalu reaksioner. Artinya harus selalu dilakukan dengan sangat kilat. Saya suka dengan kecepatan, artinya fungsi-fungsi misalnya di DPRD juga harus terlibat di dalamnya,” ujar Zaini.
Trias politika
Menurut Zaini, ketika bicara regulasi maka di situ adalah kebijakan politik, ketika bicara kebijakan politik maka trias politika berjalan. Ada eksekutif, ada legislative dan ada yudikatif. Eksekutif berjalan, legislatif berjalan. Tapi kalau hanya salah satu yang berjalan, itu bukan demokrasi.
Untuk diketahui para pelajar bermasalah tersebut dilatih integritas, disiplin dan wawasan bela negara di Dodik Bela Negara Rindam III/Siliwangi di kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB). Pendidikan itu mencakup 40 siswa per 5 wilayah selama 10 bulan sekali dengan durasi pelatihan selama 10 hari di barak TNI. (Rava/N-01)
